Breaking News:

BI Masih Pikirkan Konsep Penerbitan Uang Digital

Bank Indonesia (BI) berencana mengeluarkan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CDBC).

Editor: Vito
Continental Currency Exchange
ilustrasi uang rupiah 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berencana mengeluarkan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CDBC).

Meski demikian, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat memastikan, CDBC belum masuk ke dalam bluerpint pengembangan pasar uang (BPPU) 2025, yang dirancang untuk mempercepat upaya pengembangan pasar uang Indonesia.

"Saat ini kami belum me-launching konsep CDBC secara konkret kepada publik," katanya, dalam diskusi virtual, Jumat (25/6).

Menurut dia, saat ini BPPU masih terdiri dari tiga pilar utama, yakni mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan (IPK), memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.

"Blueprint baru mencakup tiga pilar tadi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menyebut, BPPU 2025 merupakan peta jalan pengembangan infrastruktur pasar uang, sementara CBDC berada di wilayah yang berbeda.

Selain itu, CBDC disebut sebagai insiatif baru yang berkembang di global, yang saat ini bank sentral di berbagai negara tengah mengkajinya.

"Saat ini belum punya urgensi untuk menerbitakn CBDC. Di beberapa negara (sudah berjalan-Red), karena refrensi penduduknya dalam memegang cash rendah. Di Indonesia urgensinya belum sebesar negara-negara itu. Konsep CBDC baru berkembang beberapa wacana," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur BI, Perry Warjiyo sempat menyatakan, pihaknya mempunyai tiga pertimbangan terkait dengan rencana penerbitan mata uang digital tersebut.

Pertama mata uang digital merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral. Ini merupakan amanat dari UUD 1945 yang dijabarkan lewat UU Mata Uang dan UU Bank Indonesia.

“Dalam konteks ini, BI merencanakan ke depan akan menerbitkan CBDC rupiah sebagai alat pembayaran yang sah,” ucapnya, baru-baru ini.

Pertimbangan kedua, Perry menyatakan, CBDC akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, termasuk persiapan dari infrastruktur pasar keuangan, valuta asing, dan sektor keuangan.

Ketiga, BI akan benar-benar mempertimbangkan teknologi yang akan digunakan. Hal itu bisa dengan melihat teknologi atau platform mana yang digunkaan oleh negara lain. (Kompas.com/Rully R Ramli)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved