Tarif Tol Semarang-Solo Naik 27 Juni, DPRD Jateng: Belum Saatnya, Tak Tepat di Saat Pandemi

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Tarif Tol Semarang- Solo direncanakan naik mulai 27 Juni 2021 besok pukul 00.00 WIB.

Kepastian tersebut sudah dikonfirmasi oleh akun media sosial milik anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk di akun Instagram @official.jasamargatransjawatol pada unggahan mereka.

Penyesuaian tarif ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 752/KPTS/M/2021 tertanggal 9 Juni 2021.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi D (Bidang Infrastruktur) DPRD Provinsi Jateng, Hadi Santoso berharap, pemerintah pusat bisa membatalkan kenaikan tarif Tol Semarang- Solo.

Baca juga: Razer Patricia Tegaskan Hubungan dengan Rezky Adhitya Bukan Mantan Tunangan

Baca juga: Dianggap Berkhasiat, Penjual Jamu di Ungaran Ramai Pembeli, Bahan Utamanya Cacing Tanah, Mau Coba?

Baca juga: Sosok W yang Bilang Punya Anak dari Rezky Adhitya Minta Maaf ke Citra Kirana, Ini Curhatnya

Alasannya, karena akan menambah beban masyarakat kecil di tengah pandemi.

"Ikut prihatin akan matinya hati nurani pengelola Tol Semarang- Solo. Di tengah pandemi yang sedang naik, ekonomi terpuruk, malah mengambil kebijakan menaikan beban rakyat dengan menaikkan tarif tol, batalkan sampai kondisi lebih baik," kata Hadi, Jumat (25/6/2021).

Jalan Tol Semarang- Solo melintasi sejumlah daerah antara lain Ungaran atau Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Boyolali. Tol ini terkenal dengan pemandangan Gunung Merbabu.

Ruas tol 72,64 kilometer ini juga merupakan bagian dari ruas Tol Trans-Jawa. Dengan tarif baru ini, praktis biaya melintasi Tol Trans-Jawa jadi lebih mahal.

Rencana kenaikan mulai dari jarak terdekat Rp 1.000 hingga Rp 10.000 pertransaksi. Misalnya, kendaraan Golongan I (sedan, jip, pikap, minibus, dan bus) yang akan menempuh jarak terjauh dari gerbang Tol Banyumanik menuju gerbang Tol Kartasura atau sebaliknya yang sebelumnya Rp65.000 naik menjadi Rp75.000.

Hadi menilai keluarnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang penyesuaian tarif Tol Semarang- Solo ini tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

"Pasti hal ini akan menambah pengeluaran masyarakat terutama biaya mobilisasi yang akan berimplikasi pada kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurutnya, kenaikan tarif tol ini tidak sejalan den

gan kebijakan pemerintah hari ini yang berupaya menekan beban masyarakat.

"Subsidi digelontor di satu sisi, tapi beban transportasi dinaikkan, ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah," ujar legislator asal Wonogiri ini.

Baca juga: Bantu Percepatan Vaksinasi, Polres Kudus Sasar P‎emohon SIM

Baca juga: Cara Bikin Feed Instagram Estetik Ala Selebgram

Baca juga: Yuk Tonton, PSIS akan Gelar Live Streaming Berbayar Lawan PSIM, Catat Jadwalnya!

Hadi berharap pemerintah membatalkan kenaikan tarif tol ini sampai ekonomi masyarakat kembali baik.

Protes kenaikan tarif tol Semarang-Demak juga disampaikan Fraksi PKS saat sidang paripurna di Gedung DPRD Jateng, Jumat.

Anggota Fraksi PKS, Agung Budi Margono meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ke pemerintah pusat atas keberatan penyesuaian tarif tol yang dinilai memberatkan masyarakat tersebut.

"Kami akan melaporkan. Kebijakan kenaikan tol memang konteks pemerintah pusat. Kita harus melihatnya sebagai konteks beban (keuangan) nasional yang semakin berat dengan naiknya kasus covid di Indonesia. Kebijakan terkait subsidi dan pengelolaan anggaran nasional adalah kewajiban dan kewenangan pemerintah pusat. Akan kami laporkan kepada gubernur agar bisa disikapi," kata Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Prasetyo Aribowo merespon masukan anggota dewan terkait kenaikan tarif Tol Semarang- Solo. (*)