Berita Viral
Update Bocornya Data Penduduk Indonesia, Polisi Sita 2 Laptop dari Kantor BPJS
Pihak kepolisian turun tangan dengan melakukan penggeledahan di kantor BPJS Kesehatan
lihat foto
"Telah dilakukan penyitaan dan saat ini masih dilakukan analisa dan pemeriksaan forensik terhadap 2 (dua) laptop yg digunakan," tuturnya.
Ahmad juga menyebut, pihaknya juga telah menerima data dari PT S terkait dengan hasil Pentest atau yang upaya pengujian keamanan informasi.
"Telah diterima data/informasi dari PT S berupa laporan hasil Pentest, Pada tanggal 10 Juni 2021, Tim Forensik Siber Bareskrim telah melihat secara langsung database BPJS Kesehatan," kata Ahmad.
Selain itu, penyidik juga telah mengirimkan Permohonan Penerbitan Izin Khusus Sita Geledah ke PN Surabaya terkait dengan lokasi server DRC BPJS Kesehatan di kantor PT Sigma di Surabaya.
Namun demikian, pihaknya masih melakukan pelacakan terhadap aset-aset uang digital atau cryptocurrency yang diduga merupakan milik pelaku.
Hingga kini, kata Ahmad, proses penyelidikan terkait kasus tersebut masih terus dilakukan.
Meski kini, pihak kepolisian telah berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang membobol data BPJS Kesehatan tersebut.
"Telah dilakukan penyidikan online terhadap hal-hal terkait wallet address koin digital / crypto currency yang diduga milik pelaku, telah ditemukan profile yang diduga sebagai pelaku dari Raid Forum," katanya.
Bocor di 29 Lembaga
Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat dalam tiga tahun terakhir ini, sudah ada 29 lembaga yang mengalami kebocoran data.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, kebocoran data ini termasuk milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Johnny merinci, pada 2019 ada tiga lembaga yang mengalami kebocoran data, kemudian pada 2020 ada 20 lembaga ,dan 2021 sudah ada enam lembaga termasuk kasus terbaru data bocor milik BPJS Kesehatan.
"Terkait hal tersebut kami memberikan rekomendasi terhadap lembaga yang mengalami kebocoran data berdasarkan hasil penyidikan dari Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," kata Johnny, kemarin.
Ia juga menjelaskan, lembaga yang mengalami kebocoran data ini karena teknologi keamanan yang rentan sehingga mudah ditembus oleh para peretas atau hacker.
"Kemudian ada juga kasus kebocoran data yang terjadi pada lembaga karena bekerja sama dengan orang dalam. Maka perlu evaluasi tata kelola dan manajemen keamanan," ucap Johnny.
