Breaking News:

Berita Tegal

Tegal Zona Merah, Pejabat & Pegawai hingga DPRD Dilarang Luar Kota Maupun Terima Tamu

Para pejabat, pegawai, hingga anggota DPRD Kabupaten Tegal dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar kota maupun menerima tamu kunjungan luar daerah

Editor: m nur huda
Tribun Jateng/Desta Leila Kartika
Bupati Tegal Umi Azizah, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (20/4/2021). Pada kesempatan ini membahas mengenai kisah perjuangannya sebelum menjadi Bupati dan bagaimana sosok RA Kartini menurutnya. Bupati Umi pun menyebut dirinya sangat meneladani sosok Kartini yang terkenal sederhana dan gigih dalam memperjuangkan hak perempuan. 

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Para pejabat, pegawai, hingga anggota DPRD Kabupaten Tegal dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar kota maupun menerima tamu kunjungan luar daerah.

Pasalnya, Tegal zona merah covid-19 atau risiko penularan tinggi.

"Selain memperhatikan instruksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, larangan tersebut diambil setelah penularan Covid-19 meluas di kalangan pegawai dan pejabat daerah," kata Bupati Tegal Umi Azizah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/06/2021).

Baca juga: Keterisian Rumah Sakit Covid-19 di Jawa Tengah 86 Persen, 4 Provinsi Sudah Zona Merah

Baca juga: IGD RSUD Panembahan Senopati Bantul DI Yogyakarta Ditutup karena Pasien Membeludak

Baca juga: Viral Video Pengemudi Innova Arogan, Lawan Arah Malah ngotot hingga Ancam Pukul

Baca juga: Lurah Mojosongo & 4 Pegawai Positif Covid-19, Pelayanan Kantor Kelurahan Ditutup

Aturan tentang larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Tegal Nomor 443.5/B.909 Tahun 2021 tentang Larangan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Penerimaan Kunjungan Dinas.

"Berlaku mulai 25 Juni 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi epidemiologi Covid-19," kata Umi.

Para pejabat dan pegawai di semua organisasi perangkat daerah (OPD) dilarang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan aktivitas sejenis lainnya, kecuali yang melaksanakan tugas pencegahan, pengendalian, dan penanganan Covid-19.

Pejabat dan pegawai juga dilarang menerima kunjungan dinas atau tamu dari luar daerah, baik itu dalam bentuk kunjungan kerja, studi banding, dan sejenisnya di lingkungan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMD, pemerintah desa dan kelurahan serta instansi lainnya.

Seperti tertulis dalam SE, penggunaan perangkat teknologi dan informasi dapat dimaksimalkan untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Umi mengungkapkan, fasilitas seperti konferensi video sudah sangat lazim digunakan jajarannya di masa pandemi Covid-19.

Agenda pertemuan rapat dan pembahasan multi pihak semakin mudah dan murah karena adanya aplikasi zoom meeting dan sejenisnya.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved