Breaking News:

Gap Pendanaan Masih Lebar Picu Maraknya Pinjol Ilegal

gap atau kebutuhan pendanaan yang belum terpenuhi itu di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 1.000 triliun.

Editor: Vito
shutterstock.com
ilustrasi fintech 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah mengungkap penyebab utama masih maraknya pinjol ilegal satu di antaranya adalah celah atau gap pendanaan yang masih lebar.

Menurut dia, gap atau kebutuhan pendanaan yang belum terpenuhi itu di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 1.000 triliun.

"(Kebutuhan-Red) Pendanaan tersebut belum bisa dilayani secara maksimal oleh perbankan," ujarnya, dalam diskusi daring ILUNI UI bertajuk 'Waspada Jebakan Pinjaman Online Ilegal', Rabu (30/6).

Menurut dia, literasi yang rendah dari masyarakat dalam mengakses layanan keuangan menjadi penyebab selanjutnya dari maraknya pinjol ilegal.

Hingga kini, Kuseryansyah menyatakan, masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pengecekan legalitas suatu pinjol. Belum lagi, masyarakat kerap mudah tergiur pinjaman cepat dan bernilai besar.

"Ada juga nasabah nakal yang sengaja tidak membayar, penghasilan nasabah yang tidak cukup, serta sifat gali lobang tutup lobang," jelasnya.

Selain itu, Kuseryansyah menyatakan, penyebab lain masih maraknya pinjol ilegal adalah mudahnya bagi seseorang dalam membuat aplikasi, situs, serta web.

"Mudah membuat aplikasi, situs, bahkan ketika sudah diblokir dapat menggunakan nama izin dengan pelaku yang sama," jelasnya. 

Terkait dengan maraknya pinjol ilegal yang beroperasi tidak sah dan merugikan banyak nasabahnya, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L Tobing menyatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah berupaya memblokir akun-akun perusahaaan fintech yang tidak terdaftar dan berizin OJK.

Ia menyebut, setidaknya pihaknya mencatat ada ribuan akun fintech ilegal yang beroperasi di Indonesia. "Kami mencatat total fintech lending ilegal yang telah dihentikan sampai dengan Juni 2021 itu sebanyak 3.193 akun fintech ilegal," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved