Gap Pendanaan Masih Lebar Picu Maraknya Pinjol Ilegal

gap atau kebutuhan pendanaan yang belum terpenuhi itu di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 1.000 triliun.

Editor: Vito
shutterstock.com
ilustrasi fintech 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah mengungkap penyebab utama masih maraknya pinjol ilegal satu di antaranya adalah celah atau gap pendanaan yang masih lebar.

Menurut dia, gap atau kebutuhan pendanaan yang belum terpenuhi itu di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 1.000 triliun.

"(Kebutuhan-Red) Pendanaan tersebut belum bisa dilayani secara maksimal oleh perbankan," ujarnya, dalam diskusi daring ILUNI UI bertajuk 'Waspada Jebakan Pinjaman Online Ilegal', Rabu (30/6).

Menurut dia, literasi yang rendah dari masyarakat dalam mengakses layanan keuangan menjadi penyebab selanjutnya dari maraknya pinjol ilegal.

Hingga kini, Kuseryansyah menyatakan, masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pengecekan legalitas suatu pinjol. Belum lagi, masyarakat kerap mudah tergiur pinjaman cepat dan bernilai besar.

"Ada juga nasabah nakal yang sengaja tidak membayar, penghasilan nasabah yang tidak cukup, serta sifat gali lobang tutup lobang," jelasnya.

Selain itu, Kuseryansyah menyatakan, penyebab lain masih maraknya pinjol ilegal adalah mudahnya bagi seseorang dalam membuat aplikasi, situs, serta web.

"Mudah membuat aplikasi, situs, bahkan ketika sudah diblokir dapat menggunakan nama izin dengan pelaku yang sama," jelasnya. 

Terkait dengan maraknya pinjol ilegal yang beroperasi tidak sah dan merugikan banyak nasabahnya, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L Tobing menyatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah berupaya memblokir akun-akun perusahaaan fintech yang tidak terdaftar dan berizin OJK.

Ia menyebut, setidaknya pihaknya mencatat ada ribuan akun fintech ilegal yang beroperasi di Indonesia. "Kami mencatat total fintech lending ilegal yang telah dihentikan sampai dengan Juni 2021 itu sebanyak 3.193 akun fintech ilegal," jelasnya.

Tongam mengungkapkan, lonjakan kemunculan fintech ilegal yang berhasil diblokir ini terjadi saat pandemi covid-19 merebak di Indonesia.

Sebanyak 1.493 akun telah diblokir selama 2019, dan 1.026 akun diblokir pada 2020. "Kami melihat kebutuhan masyarakat akan peminjaman dana ini meningkat terlebih saat pandemi," ucapnya.

Kendati demikian, yang menjadi tantangan dalam memblokir akun fintech ilegal itu, menurut Tongam, yakni berdasarkan data yang diberikannya, sebagian besar servernya berada di luar Indonesia. Bahkan, mayoritas server dari akun fintech Ilegal itu tidak diketahui keberadaannya.

"Jadi hanya ada 22 persen server fintech peer-to-peer lending yang ada di Indonesia, bahkan 44 persen di sini tidak diketahui keberadaannya ada di mana," tuturnya.

Tongam menyebut, sebanyak 8 persen server itu berada di Singapura, 6 persen di China, 2 persen di Malaysia, 1 persen di Hongkong, dan sebagian di US, serta terbesar yakni 44 persen di lokasi yang tidak diketahui.

Hal tersebut yang menurut OJK bersama Kepolisian, kata Tongam, merasa kesulitan dalam melakukan pemblokiran akun fintech ilegal.

"Kami meminta kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan keberizinan dari fintech tersebut (yang akan diakses-Red), melalui website resmi dari OJK, dan pinjam dana pada fintech yang terdaftar di OJK," tukas Tongam.

Masyarakat dapat mengakses website https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx guna mengetahui fintech yang terdaftar dan berizin di OJK.(Tribunnews/Vincentius Jyestha Candraditya)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved