7.600 RT di Jateng yang Dilockdown Masih Ada Masalah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan lebih dari 7.600 wilayah RT di Jawa Tengah telah dilockdown. Menurutnya, penerapan lockdown masih ada permasalahan terkait implementasi.

Ganjar mengklaim, pelaksanaan PPKM mikro sudah bagus, tinggal masalahan implementasi kasus positif.

"Maka kalau kita bisa kunci seperti itu nanti kalau yang positif itu banyak, data akan terkunci dalam sistem. Jadi, datanya harus bagus, datanya harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Sehingga, nanti base on data itu analis kita harapkan tidak keliru," ucapnya di Solo, Rabu (30/6).

Menurutnya, pihaknya saat ini sedang melakukan persiapan rumah sakit darurat seperti yang ada di Solo.

Ganjar menjelaskan, yang sudah memiliki rumah sakit darurat adalah Semarang, Solo, Banyumas, dan Kendal. "Kita minta area yang berbahaya seperti Kudus, Jepara, dan Grobogan segera membuat juga. Kita juga dorong setiap desa punya tempat isolasi terpusat agar bisa lebih mudah untuk mengelola mereka yang sakit," ungkapnya.

Dia mengatakan akan sedikit merubah standar operasional prosedur (SOP). Menurut Ganjar, kalau penyakitnya berat atau kronis langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan, kalau ringan dibawa ke rumah sakit darurat. Bila tanpa gejala diminta isolasi saja di rumah.

"Kalau seluruhnya kena baru isolasi di rumah. Jogo Tonggo dan RT membantu. Karena kondisi sudah seperti ini penanganannya harus luar biasa, caranya harus luar biasa," jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro meminta, agar kebijakan tersebut disertai dengan detail langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai kebijakan ini menjadi bias.

"Segala upaya untuk menekan Covid-19 di Jateng tentunya kami dukung. Namun terhadap kebijakan lockdown 7.000-an RT, kalau tidak jelas arahnya, hanya akan menimbulkan kebingungan di masyarakat," kata Sriyanto, Rabu (30/6).

Menurutnya, rencana lockdown mikro tingkat RT ini, masih menimbulkan banyak pertanyaan di tingkat bawah. Lantaran, belum ada panduan yang jelas, termasuk terkait bantuan logistik atau kompensasi jaminan hidup.

"Istilah lockdown kan sudah begitu banyak dikenal masyarakat, nah jika diterapkan, yang ada di benak masyarakat akan ada kompensasi dari pemerintah guna menanggung segala kebutuhan hidupnya. Padahal kebijakan ini belum jelas," kata pria yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Namun faktanya, lanjutnya, pada setiap lingkungan, jika ada warga yang dinyatakan positif, kebanyakan semua kebutuhan khususnya keperluan makan dan minum ditanggung tetangga melalui program Jogo Tonggo.

Bahkan, ada yang swadaya alias tetangga dengan sukarela memberikan bantuan, tidak ada bantuan dari pemerintah.

Sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi Bidang Keuangan, ia meminta agar refocusing anggaran APBD Provinsi Jateng bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk keperluan tersebut.

"Dengan adanya refocusing anggaran tersebut, jika benar-benar ada lockdown bagi 7.000-an RT maka anggaran harus dikucurkan," tegasnya.

Sriyanto menuturkan, pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jateng merefocusing APBD hingga Rp 2 triliun lebih.

Tahun ini pun, kata dia, pemprov merencanakan kebijakan refocusing. Namun, ketika ditanya jumlah anggaran yang akan di-refocusing, pihaknya belum menerima laporannya dari eksekutif.

Bupati Banjarnegara membantah

Sementara itu, Bupati Banjarnegara membantah daerah yang dipimpinnya masuk zona merah Covid 19. Sebelumnya, diberitakan 25 kabupaten/kota di Jawa Tengah masuk zona merah Covid 19. Salah satunya adalah Kabupaten Banjarnegara. 

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, langsung menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi pemberitaan itu.

Ia menegaskan, Kabupaten Banjarnegara sejak Selasa (29/6) masih masuk zona hijau dan kuning.

"Banjarnegara masih masuk zona hijau dan kuning, " katanya.

Ia mengatakan, hanya ada satu RT di Kabupaten Banjarnegara yang masuk zona orange. Satu kampung itu pun, kata dia, berada dalam pengawasan ketat Dinas Kesehatan Banjarnegara.

Selain pengawasan yang sangat ketat, pihaknya melaksanakan pelayanan yang baik terhadap masyarakat di kampung tersebut.

Terkait kegiatan masyarakat, Budhi tak berubah sikap. Ia tetap mengacu pada aturan PPKM Mikro yang dikeluarkan oleh Mendagri.

Di situ, kegiatan masyarakat boleh digelar dengan pembatasan. Ini yang menjadi dasar Budhi untuk tetap mengizinkan warganya menggelar kegiatan massa. (mam/aqy)

Baca juga: Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Penuh, RSPAW Kota Salatiga Dirikan Tenda Darurat

Baca juga: Daftar Situs Kompres PDF dan Panduan Lengkap Perkecil File Persyaratan CPNS 2021 sscasn.bkn.go.id

Baca juga: Viral Wanita Lempar Uang pada Petugas PLN Saat Ditagih Tunggakan Listrik

Baca juga: Airlangga Hartarto Apresiasi Kadin Indonesia Ajak Semua Perusahaan Wujudkan Vaksinasi Gotong Royong