Breaking News:

Bank dan Pasar Modal Beroperasi Terbatas selama Masa PPKM Darurat

Selama PPKM Darurat berlaku, sektor jasa keuangan dipastikan masih beroperasi, tetapi hanya secara terbatas.

Editor: Vito
Tribunnews/Herudin
Ilustrasi - Pelayanan Bank Mandiri 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah pada 3-20 Juli 2021.

Selama PPKM Darurat berlaku, sektor jasa keuangan dipastikan masih beroperasi, tetapi hanya secara terbatas.

Berdasarkan dokumen aturan lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali yang diterima Kompas.com, jasa keuangan yang meliputi perbankan dan pasar modal, tergolong ke dalam sektor esensial dan masih boleh beroperasi secara terbatas.

"Untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan," bunyi aturan PPKM Darurat Jawa-Bali, dikutip Kamis (1/7).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku sektor jasa keuangan di perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal mengikuti penerapan PPKM Darurat.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan, seluruh lembaga jasa keuangan akan tetap beroperasi secara terbatas dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.

Hal itu  antara lain menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan memaksimalkan layanan melalui pemanfaatan teknologi (online mobile/digital), serta melakukan pola hidup bersih dan sehat.

"Termasuk penyediaan uang tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dioperasikan dengan menjaga kebersihan melalui disinfektan secara berkala," ujarnya, dalam keterangan tertulis.

Adapun, pengaturan operasional kantor dan pelaksanaan WFH diserahkan kepada masing-masing lembaga jasa keuangan, self regulatory organization di pasar modal, dan lembaga penunjang profesi di industri jasa keuangan.

Selain itu, Anto memastikan, pengawasan dan pemeriksaan sektor jasa keuangan serta pemberian layanan kepada masyarakat melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan pengaduan konsumen OJK 157 akan tetap berjalan normal sesuai operasional digital yang sudah berjalan.

"OJK senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Kapolda di Jawa-Bali untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan tetap berjalan dengan baik," ucapnya. (Kompas.com/Rully R Ramli)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved