FOkus : Kritik Sopan Santun

Oleh Erwin Ardian

Wartawan Tribun Jateng

Indonesia yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara demokrasi. Banyak konsekuensi yang muncul dalam sebuah negara demokrasi, salah satunya adalah negara harus memberi kebebasan penuh kepada warga negaranya untuk berekspresi.

Kebebasan ini berlaku terhadap kelompok manapun, termasuk mereka yang memberikan kritik kepada negara. Sebuah negara demokrasi tak boleh baper, hanya karena dikritik warga negaranya.

Secara spesifik, disadur dari wikipedia, kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Kritik berasal daribahasa Yunanikritikosyang berarti "dapat didiskusikan". Katakritikosdiambil dari katakreneinyang berarti memisahkan, mengamati, menimbang, dan membandingkan.

Persoalan terkait kritik ini menjadi menarik setelah aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bertajuk Jokowi The King Of Lip Service di media sosial. BEM UI menuangkan keresahan mereka di media sosial Twitter.

Unggahan pada Sabtu (26/5) itu menampilkan foto Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berdiri di sebuah mimbar. Dalam unggahan itu, Jokowi tampil mengenakan mahkota raja, dan latar belakangan bibir, disertai keterangan King of Lip Service. Lip service dalam Bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai janji di bibir saja. King of Lip Service bisa diartikan Rajanya Pengumbar Janji.

Buntut unggahan itu, pihak Rektorat UI memanggil sejumlah mahasiswa. Pihak kampus UI juga sempat meminta agar unggahan itu dihapus, namun BEM UI menolak menghapus unggahan tersebut.

Masalah kemudian muncul bukan karena ada keberatan dari pemerintah terkait gambar dan tulisan di medsos BEM UI, namun lebih pada keberatan dari BEM UI dan pihak-pihak lain karena adanya pemanggilan dari rektorat.

Rektorat dituduh tak demokratis, belakangan melebar menjadi tuduhan kepada negara yang tak demokratis. Dukungan kepada BEM UI muncul dari tokoh-tokoh partai yang selama ini dikenal selalu berseberangan dengan pemerintah seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon dan lainnya.

Terkait julukan King of Lips Service, Presiden Jokowi justru menanggapi santai. Jokowi melepas senyum saat ditanya wartawan soal kritik itu. Mantan wali kota Solo itu menilai sebutan King of Lip Service sama seperti julukan plonga-plongo, klemar-klemer, otoriter, bapak bipang, dan sederet label lain yang pernah ia terima selama menjabat sebagai presiden.

Tak ada keberatan sedikitpun. Menurutnya hal itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi mahasiswa dalam negara demokrasi. Jokowi menegaskan agar tak ada pihak yang menghalangi mahasiswa berekspresi. Namun ada satu pesan dari Jokowi, agar mahasiswa tidak lupa bahwa Indonesia punya budaya sopan santun saat melontarkan kritik.

Kenikmatan kebebasan berekspresi harus kita syukuri sebagai warga negara. Kita tentu belum lupa bagaimana demokrasi di negara ini sempat mati suri selama 32 tahun kekuasaan Soeharto yang dominan dengan warna militeristik.

Bayangkan saja bagaimana pemerintah saat itu akan menanggapi gambar meme BEM UI saat ini. Dan cara terbaik untuk mensyukurinya adalah memberikan kritik membangun, substansial dan tak lupa mengedepankan sopan santun seperti layaknya warga Indonesia yang terhormat di mata dunia. (*)

Baca juga: Video Bupati Banjarnegara Bantah Daerahnya Tidak Masuk Zona Merah Covid-19

Baca juga: Video Adi CS Jambret Ponsel Pemilik Angkringan dengan Modus Beli Es Teh

Baca juga: Video Permintaan Naik Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Kewalahan

Baca juga: Video Ruang ICU Rumah Sakit di Tegal Penuh