Breaking News:

PPKM Darurat

Gubernur, Wali Kota, Bupati Tak Laksanakan PPKM Darurat Terancam Sanksi, Ganjar: Saya Setuju

Pemerintah mulai memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat pada 3 Juli besok.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: galih permadi
TRIBUNJATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
tangkapan layar pemaparan Menko Marinvest yang juga Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Panjaitan saat konferensi pers terkait sanksi kepada kepala daerah yang tidak jalankan PPKM Darurat 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG-Pemerintah mulai memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat pada 3 Juli besok.

35 kabupaten dan kota di Provinsi Jateng baik yang masuk level 4 dan 3 menjadi target sasaran kebijakan itu.

Seluruh daerah diminta melaksanakan pengetatan tersebut selama dua pekan lebih.

Kepala daerah yang tidak melaksanakan, sudah ada sanksi yang menanti.

Seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest), Luhut Binsar Panjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali saat konferensi pers virtual pada Kamis (1/7/2021).

Pada poin pengaturan tambahan dalam PPKM Darurat nomor 6 tertuang bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan pengetatan sehingga timbul kerumunan akan dikenakan sanksi.

"Dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota tidak melaksanakan pengetatan selama PPKM Darurat serta ketentuan poin 2, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara," kata Luhut.

Poin 2 yang dimaksud dalam aturan tambahan PPKM Darurat tersebut berbunyi bahwa gubernur, bupati, dan wali kota melarang setiap bentuk kegiatan atau aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan.

Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 68 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo setuju dengan sanksi itu.

Dengan begitu, pelaksanaan PPKM Darurat bisa berjalan serentak dan sukses.

"Saya setuju, sehingga kita bisa serentak. Kan memang bisa disanksi seperti itu, dalam Undang-Undang Pemdanya memang bisa. Kalau tidak melakukan sebuah perintah yang sudah diatur dalam regulasi, bisa mendapatkan sanksi," kata Ganjar dalam keterangan suara, Jumat (2/7/2021).

Selain kepala daerah, masyarakat yang tidak mengindahkan aturan dalam PPKM Darurat juga terancam sanksi.

Misalnya pada Pasal 212 KUHP yang berbunyi karena melawan pejabat dengan penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Selain itu juga Pasal 218 KUHP, diancam karena ikut perkelompokan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu.

Selain itu juga bisa dijerat dengan Pasal 14 UU No 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kemudian Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaann kesehatan.(mam)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved