Breaking News:

Berita Kabupaten Tegal

PPKM Darurat Jawa-Bali, Kepala Kemenag Kab Tegal: Kami Siap Sosialisasikan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Sukarno mengatakan, pihaknya masih menunggu surat edaran resmi dari Mendagri.

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Desta Leila Kartika
Foto tampak depan Masjid Agung Kabupaten Tegal yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1, Procot, Kecamatan Slawi, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah (Jawa-Bali) mulai tanggal 3-20 Juli 2021 dan Kabupaten Tegal masuk dalam daftar tersebut. 

Dari beberapa aturan yang tertera dalam PPKM Darurat Jawa-Bali, salah satunya yaitu menutup sementara tempat ibadah seperti Masjid, Musala, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Sukarno mengatakan, pihaknya masih menunggu surat edaran resmi dari Mendagri.

Karena menurutnya terkait PPKM Darurat sifatnya baru sebatas pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jika Surat Edaran resmi sudah keluar, maka pihaknya langsung melakukan sosialisasi kepada seluruh pengurus Masjid, Musala, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Tegal.

"Prinsipnya kami masih menunggu surat edaran resmi dari Mendagri, karena nantinya SE ini yang akan kami jadikan acuan untuk bahan sosialisasi ke masyarakat utamanya pengurus masjid dan musala. Kami mematuhi dan mengikuti aturan pemerintah kaitannya penanganan Covid-19 karena demi kebaikan bersama," ungkap Sukarno, pada Tribunjateng.com, Jumat (2/7/2021).

Sukarno menjelaskan, sebelum adanya kebijakan PPKM Darurat ini, dari Menteri Agama (Menag) RI sebetulnya sudah membuat aturan terkait Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat melalui Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021.

Dalam surat edaran nomor 13 ini membahas beberapa poin penting di antaranya ketentuan kegiatan sosial seperti pengajian, pertemuan, pesta pernikahan, dan lain-lain di wilayah zona merah untuk dihentikan sementara waktu.

"Sebetulnya kami juga sudah mengatur terkait pembatasan kegiatan keagamaan melalui SE Menag no 13 tahun 2021. Intinya kami masih menunggu SE Mendagri, misal sudah ada kami siap edarkan ke seluruh masjid dan musala lewat bantuan stakeholder terkait. Nantinya kami juga adakan rakor dan sosialisasi," tegasnya.

Berikut poin penting yang terdapat dalam Surat Edaran Menag nomor 13 tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat:

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved