Breaking News:

Berita Pati

Bupati Pati Tutup Pusat Perbelanjaan dan Segel Tempat Karaoke Selama PPKM Darurat

Hari pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Sabtu (3/7/2021), Bupati Pati Haryanto bersama jajaran Forkopimda b

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: m nur huda

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Hari pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Sabtu (3/7/2021), Bupati Pati Haryanto bersama jajaran Forkopimda berpatroli ke pusat perbelanjaan dan tempat hiburan karaoke.

Haryanto mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa pusat perbelanjaan dan tempat karaoke benar-benar tutup, sesuai ketentuan PPKM Darurat level 4.

Pusat perbelanjaan yang dikunjungi ialah Pasar Swalayan ADA dan Luwes. Dari hasil peninjauan, keduanya menaati aturan untuk tutup sampai 20 Juli mendatang.

Selanjutnya, Haryanto beserta jajarannya meninjau sejumlah tempat karaoke, yakni di Hotel New Merdeka dan Hotel 21. Ia juga memasang sendiri segel pengumuman bahwa tempat karaoke di hotel tersebut tutup selama PPKM.

"ADA dan Luwes, sudah kami kaji termasuk kategori pusat perbelanjaan, jadi kami tutup. Alhamdulillah pihak manajemen juga taat," kata dia.

Haryanto mengatakan, dirinya menyadari bahwa penutupan pusat perbelanjaan ini berdampak buruk terhadap kondisi perekonomian. Namun, kebijakan ini terpaksa ia terapkan karena merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

"Sudah tentu berdampak terhadap perekonomian. Tapi kita tangani dulu wabahnya. Nanti kalau wabah sudah teratasi, dengan sendirinya perekonomian akan pulih," jelas dia.

Terkait tempat karaoke, Haryanto menegaskan bahwa saat PPKM Mikro tempat hiburan malam sudah tidak boleh beroperasi, apalagi saat PPKM Darurat.

"Sehingga kali ini saya turun langsung bersama Forkopimda untuk memastikan kondisi lapangan. Dari enam tempat karaoke yang berizin, semuanya kami segel, kami berikan pengumuman tidak boleh buka," tutur dia.

Kalau karaoke tetap nekat beroperasi, lanjut Haryanto, pihaknya akan lakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kalau membandel ada sanksi. Pertama berdasarkan Perda, penyelenggara dan pelaku didenda. Kemudian nanti ada juga jeratan hukum. Karena sesuai pelaksanaan PPKM Darurat, bisa dijerat pidana," tegas dia.

Haryanto berharap pihak manajemen perhotelan bisa memahami dan mengerti agar persebaran Covid-19 bisa teratasi. (mzk)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved