Breaking News:

PPKM Darurat

Seluruh Industri Pariwisata di Kota Semarang Ikuti Aturan PPKM Darurat

Seluruh industri pariwisata di Kota Semarang mengikuti aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3 - 20 Juli 2021.

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: rival al manaf
TRIBUN JATENG / EKA YULIANTI FAJLIN
Taman Lele ditutup selama PPKM Darurat. Penutupan diinformasikan di depan pintu masuk wisata Taman Lele.  

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Seluruh industri pariwisata di Kota Semarang mengikuti aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3 - 20 Juli 2021.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Indriyasari memaparkan, PPKM darurat yang dinstruksikan Pemerintah Pusat tidak jauh berbeda dengan PKM pengetatan yang sudah diterapkan di Kota Semarang. Sebelumnya, seluruh tempat wisata dan hiburan sudah ditutup untuk menekan penyebaran Covid-19. Selama PPKM darurat, aturan tersebut tetap berjalan.

"Hampir sama dengan PKM sebelumnya,  tempat wisata dan hiburan ditutup. Kalau sekarang ada tambahan mall dan sebagainya, tapi itu ranahnya Dinas Perdagangan. Di industri pariwsata, yang berubah rumah makan, kafe, dan restoran," papar Iin, sapaannya, Minggu (4/7/2021).

Iin menjelaskan, sebelumnya tempat makan, kafe, maupun restoran masih boleh buka dan menerima pelanggan yang hendak dine in atau makan di tempat. Selama PPKM darurat, dine in tidak diperbolehkan. Seluruh tempat makan, kafe, maupun restoran hanya boleh melayani take away atau pesan bawa pulang. Jam operasional masih sama yakni maksimal pukul 20.00. Sedangkan, hotel masih tetap buka dengan mengikuti aturan PPKM darurat.

Dalam pengawasan, Disbudpar melibatkan Satpol PP, Babinsa, Babinkamtibmas, serta pemangku wilayah masing-masing kelurahan.

"Kami berharap masing-masing pengelola usaha sadar bersama menjaga selama PPKM darurat agar grafik penderita Covid-19 semakin menurun sehingga nanti bisa mulai aktivitas perlahan," ucapnya.
Iin memahami, aturan tersebut memang membuat industri pariwisata sangat terpuruk. Beberapa tempat usaha pun menerapkan sistem kerja bergiliran. Namun demikian, pihaknya belum menerima laporan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Disbudpar tentu akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk membantu para pelaku industri pariwisata yang terkena dampak akibat PPKM darurat, terutama tempat pariwisata dan tempat hiburan karena ditutup total.

"Pasti ada yang terdampak, khususnya wisata dan hiburan karena ditutup total. Kami sudah punya data yang tahun lalu. Rencana, kami akan update mulai Senin dan diikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk pelaksanaannya," paparnya. (eyf)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved