Breaking News:

Berita Kudus

Petugas Angkut Daging Pedagang Sate, Bin: Aparat Menyakiti Hati Rakyat

LPPP mengkritisi tindakan aparat yang mengangkut daging di warung sate Pak ‎Yadi pada Minggu (4/7/2021).

Penulis: raka f pujangga | Editor: sujarwo
Ist./video Facebook Liputan Kudus
Lembaga Peduli Pasar dan Perdagangan (LPPP) mengkritisi tindakan aparat yang mengangkut daging di warung sate Pak Yadi, yang terjadi pada hari Minggu (4/7/2021) kemarin. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -  Lembaga Peduli Pasar dan Perdagangan (LPPP) mengkritisi tindakan aparat yang mengangkut daging di warung sate Pak ‎Yadi, yang terjadi pada hari Minggu (4/7/2021) kemarin.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) LPPP, Bin Subiyanto menyampaikan, mengangkut daging sate karena melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dianggap menyakiti hati rakyat.

"Sebagai Pengurus LPPP, saya melihat  potret pelaksanaan penertiban tersebut menyakitkan hati rakyat. Mungkin bisa jadi pedagang ngeyel, karena masih berjualan, tetapi tindakan petugas membawa kursi  warung dan bahan mentah, merupakan tindakan yang perlu diminta tanggung jawabnya," jelas dia, kepada Tribun Jateng, Senin (5/7/2021).

Menurut Bin, petugas tidak layak membawa daging yang disimpan terlalu lama dapat mengakibatkan kerusakan.

"Harus segera dikembalikan, andai dipakai sebagai barang bukti," ujar dia.

Dia menilai, bisa memahami petugas di daerah  sebagai ujung kebijakan pemerintah pusat yang ingin berlaku tegas.

Namun, jangan sampai tindakan tersebut justru terkesan arogan di lapangan dengan mengambil bahan pokok pedagang.

"Saya mengimbau Bupati Kudus menasehati para  petugas, agar  melakukan ketegasan tapi jangan keras seperti itu. Bisa dikunci  warung, police line dan  barang dagangan  dibawa pemilik warung," ujarnya.

Dia meminta, pemerintah dan petugas dapat menaruh simpatik terhadap rakyat yang terdampak karena pandemi.

"Kalau dagingnya rusak, petugas harus ganti. Ngono ya Ngono,Tapi Aja Ngono," ujarnya.

Kesimpulannya, kata dia, perilaku petugas di daerah dinilai yang salah dalam menerapkan aturan. Hal itu justru menjadi kontra- produktif terhadap kebijakan Presiden Jokowi. 

"Malah menimbulkan persepsi pemerintah kejam terhadap rakyatnya sendiri. Maka saya mohon Presiden RI  memasang 'mata ketiga' di daerah," kata dia. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved