TKA China Masuk Indonesia saat PPKM Darurat: Masyarakat akan Merasa Pemerintah Tak Adil

Kedatangan sebanyak 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia saat PPKM Darurat terus memunculkan kritik dan menuai polemik.

Editor: Vito
Istimewa
20 TKA asal China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu (3/7/2021) malam. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kedatangan sebanyak 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, melalui Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan pada akhir pekan lalu, terus memunculkan kritik dan menuai polemik.

Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PKS, Alifudin pun mempertanyakan hal itu, di mana menunjukkan bahwa pemerintah inkosisten terhadap kebijakannya.

"Di saat bangsa sedang susah dan bekerja keras untuk menanggulangi pandemi covid 19 ini, malah datang TKA China ke Indonesia," katanya, kepada wartawan, Selasa (6/7).

Selain itu, Alifudin menilai, hal itu akan membuat masyarakat bingung dan tidak percaya terhadap pemerintah. "Inkosistensi ini hampir sama di saat beberapa bulan lalu, yang masyarakat dilarang mudik, tapi TKA China lenggang saja," ujarnya.

Ia mengingatkan, seharusnya pemerintah tegas melarang TKA masuk saat PPKM Darurat sedang berlangsung. Alifudin pun menyinggung kebijakan larangan mudik pada momen Idulfitri 2021 lalu.

"Kita Lebaran tidak boleh mudik, saat mau Iduladha dibatasi juga, tapi kita lihat bersama TKA China masuk ke Indonesia," tukasnya.

Ketua Umum DPP PAN, Zulkfil Hasan (Zulhas) meminta pemerintah tegas dan konsisten menerapkan aturan PPKM Darurat.

"Bagaimanapun, masuknya Tenaga Kerja Asing di tengah meningkatnya kasus covid-19 di Indonesia perlu ditinjau ulang. Hal ini melukai rasa keadilan masyarakat, dan berpotensi membuat pemerintah dianggap inkonsisten dalam menerapkan kebijakan," katanya, kepada wartawan, Senin (5/7).

Wakil Ketua MPR itu menilai, penerbangan asing di bandara-bandara internasional juga mesti ditinjau ulang, penerapan standar kesehatannya perlu diperketat.

Pelabuhan-pelabuhan yang menerima kapal asing juga memerlukan prosedur yang jelas dan dikomunikasikan seterang mungkin kepada publik.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa aturan ditegakkan secara ketat untuk masyarakat Indonesia saja, tetapi terlihat longgar untuk warga asing, baik tenaga kerja asing maupun pendatang," ujarnya.

Zulhas juga meminta pemerintah konsisten menerapkan peraturan yang berlaku, tanpa pandang bulu. Ketegasan diperlukan dalam perlakuan kepada TKA yang masuk.

"Jika bisa, selama penanganan pandemi ini, masuknya TKA dihentikan dulu, apalagi dari negara-negara yang tinggi kasus covid-19-nya. Ini merupakan isu yang sensitif dan dapat memicu rasa tidak adil di tengah masyarakat," ucapnya.

Ia menyebut, peraturan pemerintah yang tegas mengenai hal ini perlu diinformasikan secara gamblang kepada publik. Zulhas berharap, semua pihak menyukseskan PPKM Darurat bersama-sama, sehingga mampu menekan jumlah kasus positif covid-19.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved