Breaking News:

Berita Wonogiri

Polres Wonogiri Gelar Operasi Yustisi PPKM Darurat di Perbatasan Provinsi

Polres Wonogiri bersama Kodim 0728, dan petugas dinkes gelar Operasi Yustisi PPKM darurat di perbatasan.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: sujarwo
Dok. Humas Polres Wonogiri
Petugas melakukan operasi yustisi PPKM darurat di jalur perbatasan Kabupaten Wonogiri-DIY tepatnya depan SMKN 1 Pracimantoro, Jumat (9/7/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, WONOGIRI - Polres Wonogiri bersama anggota Kodim 0728, dan petugas dinas kesehatan melaksanakan Operasi Yustisi PPKM darurat di jalur perbatasan Kabupaten Wonogiri-DIY tepatnya di depan SMKN 1 Pracimantoro, jalan lintas selatan Gedong Pracimantoro, Jumat (9/7/2021). 

Operasi yustisi tersebut dipimpin oleh Plt Kapolres Wonogiri, A

Petugas melakukan operasi yustisi PPKM darurat di jalur perbatasan Kabupaten Wonogiri-DIY tepatnya depan SMKN 1 Pracimantoro, Jumat (9/7/2021).
Petugas melakukan operasi yustisi PPKM darurat di jalur perbatasan Kabupaten Wonogiri-DIY tepatnya depan SMKN 1 Pracimantoro, Jumat (9/7/2021). (Dok. Humas Polres Wonogiri)

KBP Catur Gatot Efendi dan pejabat utama lainnya di antaranya, Wakapolres Wonogiri, Kompol Kamiran, Kasatlantas Polres Wonogiri, AKP Indra Hartono. 

Wakapolres Wonogiri, Kompol Kamiran mengatakan, petugas melakukan pemeriksaan kendaraan yang masuk wilayah Kabupaten Wonogiri. Ada 27 kendaraan roda empat baik itu kendaraan barang dan mobil pribadi serta 53 sepeda motor yang telah diperiksa surat-suratnya oleh petugas. 

Dalam kesempatan itu petugas juga melakukan pemeriksaan rapid antigen terhadap 5 pengguna jalan dan hasilnya negatif semua.

"Penindakan yang dilakukan putar balik berjumlah 2 mobil pribadi dan 1 sepeda motor dengan alasan akan melakukan perjalanan luar kota tidak dapat menunjukkan surat telah divaksin dan surat keterangan hasil Rapid Antigen," katanya dalam rilis. 

Di sela pemeriksaan kelengkapan surat sehat dan bukti vaksin, petugas juga menyosialisasikan kepada pengguna jalan brosur berisi aturan yang diberlakukan selama PPKM Darurat Jawa-Bali. 

Dalam brosur tersebut berisi keterangan di antaranya sesuai Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 sektor non esensial ketentuannya WFH 100 persen, sektor esensial ketentuannya WFO 50 persen, sektor esensial pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya ketentuan WFO 25 persen dan sektor kritikal ketentuannya WFO 100 persen. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved