Breaking News:

Berita Sragen

Terlibat Konvoi Usai Pengukuhan, 10 Anggota Pesilat di Sragen akan Jadi Tersangka

Polres Sragen sementara ini telah mengantongi 10 nama anggota IKSPI Kera Sakti yang melakukan konvoi.

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Mahfira Putri Maulani
Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi ditemui seusai rapat evaluasi virtual bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Command Center, Senin (12/7/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Polres Sragen sementara ini telah mengantongi 10 nama anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang melakukan konvoi pada Sabtu (10/7/2021) kemarin.

Mereka terancam akan menjadi tersangka akibat melakukan konvoi dan bersitegang dengan warga yang merasa terganggu dengan konvoi anggota pesilat itu.

Sekelompok pesilat asal tersebut sebelumnya telah melakukan konvoi di jalanan tepatnya di wilayah Mondokan dan Tanon usai mengikuti pengukuhan IKSPI Kera Sakti di Mondokan.

Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi mengaku saat ini sudah mengantongi 10 nama anggota silat yang akan dijadikan tersangka. Saat ini sedang proses penyidikan dengan Kajari Sragen.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kajari Sragen, saat ini sedang proses penyidikan. Sudah ada 10 tersangka sementara mereka dibawah umur," kata Kapolres, Senin (12/7/2021).

Ancaman 1 Tahun Penjara

Akibat tindakan mereka, Kapolres mengatakan segerombolan pesilat ini akan terjerat undang-undang karantina kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun penjara.

Selain undang-undang tersebut pihaknya juga melakukan penyidikan tindak pidana lainnya karena ada anggota pesilat yang membawa senjata tajam.

Juga menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ardi mengatakan junlah tersebut akan bertambah mengingat penyelidikan akan dilakukan keatas.

"Tersangka sangat kemungkinan akan ada mereka yang diatasnya. Karena mereka tidak akan berkumpul apabila tidak ada yang memerintah," tegasnya.

Dari laporan Kapolsek kegiatan yang dilaksanakan Sabtu lalu juga tidak berizin, karena PPKM Darurat dan jika izin tidak akan diberi sehingga penyelenggaraan dikatakan Ardi secara kucing-kucingan.

Dalam hal ini Ardi menekankan dalam PPKM Darurat ini, masyarakat tidak boleh melakukan perkumpulan dalam bentuk apapun yang menimbulkan kerumunan.

"Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk masyarakat lainnya, pemerintah dalam hal ini bersepakat bahwa segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan aturan-aturan di PPKM Darurat dapat dilakukan penegakkan hukum," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved