Breaking News:

Berita Kudus

Pasar Kliwon Kudus Sepi Pembeli, HPPK Minta Tarif Kios Digratiskan

Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK), Kudus, menuntut pembebasan retribusi dan sewa kios digratiskan.

Penulis: raka f pujangga | Editor: Daniel Ari Purnomo
TRIBUN JATENG/RAKA F PUJANGGA
Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) Sulis, menuntut pembebasan retribusi dan sewa kios selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK), Kudus, menuntut pembebasan retribusi dan sewa kios selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Ketua HPPK, Sulis menyampaikan, selama pemberlakuan PPKM Darurat, jumlah pengunjung Pasar Kliwon menurun drastis. Hal itu berdampak pada penurunan pendapatan para pedagang di pasar tersebut.

Oleh karena itu, Sulis mengatakan, para pedagang menuntut pemerintah untuk membebaskan retribusi dan penghapusan sewa kios. Di sisi lain, para pedagang juga berharap mendapatkan stimulus bantuan dari pemerintah.

Dia mengungkapkan, selama ini pedagang Pasar Kliwon masih diminta untuk membayar sewa kios dan retribusinya. "Saat ini retribusi dan sewa kios masih jalan terus. Kami minta itu dihilangkan. Kami juga berharap, ada stimulus bantuan, entah dalam bentuk apa, untuk para pedagang," kata Sulis, Rabu (14/7).

Sulis menyebutkan, retribusi dan sewa kios yang dikenakan Pemkab Kudus cukup membebani para pedagang di tengah kondisi pasar yang sepi. ‎Adapun retribusi dan sewa kos yang harus dibayar pedagang mencapai Rp 980 ribu per bulannya.

"Retribusinya Rp 180 ribu per bulan dan sewa kios Rp 800 ribu per bulan," ujarnya.

‎Menurutnya, sebenarnya para pedagang tidak kesulitan membayar besaran retribusi dan sewa kios pada kondisi normal. Dia mengatakan, pendapatan pedagang normal mencapai Rp 2,5 juta sampai Rp 5 juta per hari. Namun, kata dia, saat ini untuk mendapatkan penghasilan Rp 1 juta sehari, para pedagang mengalami kesulitan.

"Mau buka kiosnya pasar sepi, tidak buka juga nggak bisa jualan. Banyak pedagang yang mengurangi pegawainya," jelasnya.

Dia menambahkan, 25 persen atau 625 pedagang dari total keseluruhan 2.500 pedagang Pasar Kliwon memilih untuk tidak berjualan. "Sudah banyak yang tutup pedagang, 25 persen sampai 35 persennya," ujarnya.

‎Apalagi, kata dia, ada wacana pemerintah berencana memperpanjang PPKM Darurat. Sulis menyatakan keberatan atas wacana itu. Dia menjelaskan, masa PPKM Darurat telah membuat jumlah kunjungan ke Pasar Kliwon, yang semula bisa mencapai 5.000 orang per hari, turun drastis hingga 90 persen sehingga hanya 500 orang pengunjung yang datang ke pasar tersebut.

"‎Pengunjung menurun drastis karena ada penyekatan selama PPKM Darurat. Kalau (PPKM Darurat) diperpanjang, sama juga membuat kami mati pelan-pelan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Albertus Harys menyampaikan, kewenangan untuk menolerir retribusi dan sewa kios merupakan kebijakan Bupati Kudus. "Yang berhak membebaskan (retribusi dan sewa kios) Bupati Kudus," ujar dia.

‎Kendati demikian, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari para pedagang untuk menangguhkan retribusi tersebut. "‎Belum ada surat resminya," ujarnya. (raf)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved