Breaking News:

Berita Pati

Total Denda Pelanggar Prokes di Pati Capai Rp 79 Juta, Dana Masuk Kas Daerah

Sejak Januari 2021 hingga kini, Satpol PP Kabupaten Pati telah menindak ribuan warga yang langgar prokes.

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Mazka Hauzan Naufal
Kasatpol PP Kabupaten Pati Sugiono saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (15/7/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Sejak Januari 2021 hingga kini, Satpol PP Kabupaten Pati telah menindak ribuan warga yang melanggar protokol kesehatan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Masa PPKM di sini meliputi PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, dan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Menurut Sugiono, selama Januari hingga Mei 2021, pelanggar prokes yang terjaring razia sejumlah 2.074 orang.  Sedangkan pelanggar dari Juni hingga 15 Juli 2021 sejumlah 886 orang.

Para pelanggar protokol kesehatan yang terjaring razia telah mendapat sanksi. Bentuk sanksinya berupa teguran lisan, sanksi sosial, teguran tertulis, maupun sanksi denda.

Untuk diketahui, sesuai ketentuan Perbup Pati nomor 66 tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pati memberlakukan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan. 

Bagi masyarakat umum, nominal denda ialah Rp 100 ribu. Sementara, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ialah Rp 300 ribu. Adapun pengelola tempat usaha/kegiatan yang mengabaikan protokol kesehatan dikenai denda Rp 1 juta.

Kasatpol PP Pati Sugiono mengatakan, hingga kini, total perolehan denda sanksi prokes yang dihimpun telah mendapai Rp 79 juta.

Dari total tersebut, sekira Rp 20 juta di antaranya diperoleh selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Sampai saat ini tahun 2021 kita sudah mendapatkan Rp 79 juta lebih sekian dari denda. Semester pertama sekitar Rp 59,1 juta. Berarti bulan Juli ada sekitar Rp 20 juta," ujar dia saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (15/7/2021). 

Selain sanksi sesuai ketentuan Perbup, sebagian pelanggar juga dijerat sanksi pidana.

“Belum lama ini ada satu tempat hiburan karaoke yang melanggar PPKM, pengelolanya dijerat tipiring (tindak pidana ringan). Sehingga menjadi ranah kepolisian. Sedangkan pengunjung dan pemandu lagu sejumlah 25 orang kami beri sanksi denda sesuai peraturan bupati yang ada,” jelasnya.

Dana denda yang terhimpun, terang Sugiono, masuk ke kas daerah sebagai pendapatan daerah. 

Sugiono berharap, ke depan pihaknya tidak perlu lagi mendenda masyarakat. Dalam arti, masyarakat sudah benar-benar taat pada protokol kesehatan. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved