Breaking News:

Berita Karanganyar

Tanggapan Apindo Karanganyar Soal Wacana 15 Hari Kerja

Apindo Karanganyar berharap teknis pelaksanaan 15 hari kerja diserahkan kepada masing-masing perusahaan apabila wacana tersebut diterapkan

Penulis: Agus Iswadi | Editor: galih permadi
Tribun Jateng/Agus Iswadi
Ilustrasi. Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Karanganyar melakukan supervisi di satu perusahaan garmen di Kecamatan Jaten. 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Apindo Karanganyar berharap teknis pelaksanaan 15 hari kerja diserahkan kepada masing-masing perusahaan apabila wacana tersebut diterapkan oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan wacana supaya jadwal kerja buruh diatur ulang selama PPKM darurat.

Ketua Apindo Karanganyar, Edy Darmawan menyampaikan, belum tahu secara persis teknis pelaksanaannya 15 hari kerja dalam satu bulan itu seperti apa.

Apabila wacana tersebut benar diterapkan yang penting produksi perusahaan tetap berjalan.

Dia menuturkan, memang dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 menjadi tanggung jawab semua pihak. Menurutnya, faktor kesehatan itu penting akan tetapi ekonomi juga harus jalan.

"Kalau itu nanti diterapkan, biarkan teknisnya diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Tidak bisa semua perusahaan digeneralisasi.

Apakah tekstil bisa sama dengan plastik?! Sama dengan makanan dan minuman?! Dengan industri kimia. Kan tidak sama. Serahkan kepada masing-masing manajemen supaya mengatur sendiri," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Jumat (16/7/2021).

Dia mengungkapkan, peningkatan kasus Covid-19 belakangan ini memang membuat pihak perusahaan dan karyawan khawatir. Sehingga perusahaan menerapkan protokol ketat.

"Kalau kita bicara mesin, kalau itu mati, hidup, mati, hidup. Mesin akan rusak," ucapnya.

Dia menjelaskan, saat ini perusahaan masih dalam proses pemulihan ekonomi akibat dampak adanya pandemi Covid-19 pada tahun lalu. 

Apabila wacana tersebut diterapkan tentu akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan dari perusahaan itu sendiri karena kapasitas produksi tentu mengalami penurunan. Di sisi lain juga ada perusahaan yang telah terikat kontrak terkait produksi. 

"Padahal ada beban-beban tertentu yang harus dibayar perusahaan. Apakah bank itu mau dibayar separuh, listrik, air. Kan tidak bisa. Tentunya itu harus diperhatikan," ungkapnya. (Ais).

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved