WANSUS Fadjroel Rachman: Suka Duka Penyambung Lidah Presiden Mengelola Isu Negatif di Periode Kedua

Komunikasi itu dipecah berdasarkan fungsinya masing-masing. Itu yang membantu kami lebih mudah menangani komunikasi di periode kedua. Di masa Pak Johan Budi belum ada pembagian seperti itu. Sering kali teman-teman wartawan menyerbunya ke istana.

Yang mestinya ditanyakan ke menteri atau kepala lembaga itu ditanyakan ke istana. Saya tugasnya memberitahu baiknya ini ditanyakan ke mana. Jadi kita bisa membantu wartawan sehingga mereka mendapatkan informasi sebaik-baiknya dengan materi lebih dalam.

Mana isu yang paling berat?

Saya lebih banyak diminta untuk menjaga soal demokrasi. Kemudian terkait Hak Asasi Manusia, anti korupsi, toleransi, dan kehadiran negara kepada rakyatnya.Sebenarnya selain saya, yang lebih banyak saya menangani soal politik dan pemerintahan. Ada lagi staf khusus yang boleh bicara, misal Pak Arief Budimanta bicara soal ekonomi, kemudian Dini Purwono soal hukum, Mba Angkie soal sosial.

Tapi wartawan memang kadang mengejar ke saya, seolah-olah saya satu-satunya yang bisa bicara. Makanya saya kerap mengarahkan kalau soal hukum kepada Mba Dini, ekonomi kepada Mas Arief, sosial ke Mba Angkie.

Karena saya diminta menjaga lima hal, yang paling berat problem terkait dengan demokrasi. Misalnya pertanyaan mengenai apakah presiden itu dua kali atau tiga kali. Itu isu yang terus berkembang bertahun-tahun.Saya kemarin masih menjawab pertanyaan soal itu. Apakah presiden dipilih langsung atau MPR, ya presiden bilang sesuai konstitusi tegak lurus. Yang ketiga terkait dengan Pilkada Langsung. Presiden bilang Pilkada harus langsung, karena saya anak reformasi jadi wali kota, gubernur, presiden.

Kalau tidak ada reformasi tidak mungkin anak pinggir kali, anak tukang jualan bambu, jualan furniture, mana mungkin jadi presiden. Biasanya yang jadi presiden kan semua orang-orang yang kelas atas. Ini rumah saja nyewa, kadang kebanjiran, bisa jadi presiden.Yang paling kami jaga adalah wilayah demokrasi, hak, toleransi, kemudian hak asasi manusia, dan kehadiran negara kepada masyarakat. (tribun network/denis destryawan)