Breaking News:

PPKM Darurat

Bertekad Lebih Humanis, Ini SOP Terbaru Satpol PP Kota Semarang Selama Penegakan PPKM Darurat

"Perkembangan PPKM darurat seperti ini, maka saya minta kalian (petugas) tegas, santun dan humanis," kata Fajar

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Eka Yulianti Fajlin
Satpol PP Kota Semarang melakukan penertiban PPKM Darurat beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Satpol PP Kota Semarang bertekad menegakkan aturan lebih humanis dan santun. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto pun memberi pesan kepada seluruh anggotanya untuk bersikap tegas, santun, dan humanis selama penertiban pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Perkembangan PPKM darurat seperti ini, maka saya minta kalian (petugas) tegas, santun dan humanis," kata Fajar.

Jangan sampai, kata dia, petugas Satpol PP dipersepsikan yang tidak pas oleh maayarakat. Dia menekankan, era penegakan aturan kini berbeda.

Dia meminta petugas melakukan penegakan secara baik dengan berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) agar nyaman dalam menjalankan tugas.

Jika harus dilakukan penyitaan barang, petugas harus melakukan komunikasi terlebih dahulu

dengan pemiliknya. Tanda bukti penyitaan juga harus diberikan agar tidak menimbulkan permasalahan baru saat di markas komando (mako) Satpol PP.

Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan dalam melakukan penertiban.

"Yustisi di tingkat kecamatan di luar giat PPKM mikro, maka sampaikan ke kecamatan atau kelurahan untuk memberi teguran 1, 2, dan 3 dulu. Baru, satpol akan turun. Kalau yang PPKM mikro silakan berjalan sesuai SOP," terangnya.

Adapun terkait pengenaan sanksi bagi pelanggar PPKM Darurat, Fajar menjelaskan, akan terlebih dahulu mendapatkan teguran lisan dan tertulis dari kecamatan dan kelurahan.

Jika masih membandel, petugas Satpol PP akan membubarkan kegiatan jika pelanggaran berupa kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya. Penutupan sementara berlaku bagi kegiatan olahraga, toko modern, kafe, resto, dan karaoke.

Penyitaan sarana usaha dan/atau identitas KTP berlaku bagi pedagang kaki lima (PKL), toko modern, kafe, resto, dan karaoke.

"Seluruhnya harus didahului dengan teguran lisan dan tertulis. Jika membandel, kami akan melakukan tindakan," tegasnya.

Identitas diri berupa KTP dan sarana usaha yang disita, lanjut Fajar, bisa diambil dengan menyerahkan surat domisili dari kelurahan atau kecamatan, berita acara penyitaan sarana usaha, serta surat pernyataan bermaterai.

Pembukaan segel penutupan sementara dapat dilakukan jika sudah mendapatkan surat rekomendasi dari dinas terkait. Pemilik usaha harus melampirkan surat pernyataan bermaterai.

"Pelanggar silakan ambil di kantor Satpol PP pada jam kerja dan tidak dapat diwakilkan," ucapnya. (eyf) 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved