Breaking News:

PPKM Darurat di Tegal

Penyelenggaraan Salat Idul Adha Ditiadakan di Kabupaten Tegal

Pemerintah meniadakan pelaksanaan salat Idul Adha 1442 Hijriah di masjid, musala, lapangan, ataupun tempat lainnya

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: galih permadi
Humas Pemkab Tegal. 
Bupati Tegal Umi Azizah, saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan PPKM darurat bersama unsur Forkopimda di Rumah Dinas Bupati Tegal, Minggu (18/7/2021) malam kemarin.  

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Pemerintah meniadakan pelaksanaan salat Idul Adha 1442 Hijriah di masjid, musala, lapangan, ataupun tempat lainnya yang dikelola instansi pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. 

Hal ini dilakukan untuk menekan lonjakan kasus corona.

Hal tersebut mendasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Agama (Menag) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan Petunjuk Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat. 

“Sesuai arahan menteri agama, penyelenggaraan salat Idul Adha baik di masjid, musala, lapangan dan tempat lainnya selama PPKM darurat ini ditiadakan, termasuk di Kabupaten Tegal.

Gantinya, kita bisa salat Idul Adha bersama keluarga inti di rumah mengingat Kabupaten Tegal saat ini masih termasuk kategori penularan level tiga,” jelas Umi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Senin (19/7/2021). 

Pada rapat evaluasi pelaksanaan PPKM darurat bersama unsur Forkopimda di Rumah Dinas Bupati Tegal, Minggu (18/7/2021) kemarin, Umi menandaskan, jika peniadaan tersebut juga mencakup penyelenggaraan malam takbiran di masjid dan musala serta takbir keliling berjalan kaki maupun dengan angkutan kendaraan. 

Kebijakan tersebut semata-mata untuk melindungi keselamatan warga, mencegah agar penularan virus tidak semakin meluas, terlebih jika sampai menimbulkan klaster peribadatan.

Melalui kesempatan ini, Umi meminta Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tegal mensosialisasikan SE Menag tersebut ke tokoh agama maupun ulama di masing-masing kecamatan dan desa. 

"Sosialisasikan ini dengan baik lewat pendekatan yang mudah dipahami dan dimengerti,” pesannya.

Disinggung soal isu perpanjangan PPKM darurat, Umi mengatakan jika dirinya belum dapat mengambil keputusan karena sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved