Breaking News:

Fokus

Fokus : Kebijakan (Tidak) Populer

ISTILAH PPKM Darurat memang populer di kalangan masyarakat. Sebagian memahami bahwa kebijakan itu terlalu banyak larangan

Editor: Catur waskito Edy
tribunjateng/bram
Iswidodo wartawan Tribunjateng.com 

Oleh Iswidodo

Wartawan Tribun Jateng 

ISTILAH PPKM Darurat memang populer di kalangan masyarakat. Sebagian memahami bahwa kebijakan itu terlalu banyak larangan.

Bepergian nggak boleh, makan di warung tidak boleh, piknik juga dilarang, karena memang objek wisata ditutup, exit tol juga ditutup padahal masuk tol boleh, kegiatan di tempat ibadah dibatasi, alun-alun ditutup, lampu jalan umum dimatikan. Warga disuruh di rumah saja.

Iya kalau pegawai negeri atau pekerja di perusahaan swasta besar masih mendapat gaji meski di rumah saja. Penghasilan jalan terus.

Bagaimana dengan pedagang kecil, sektor swasta, buruh di rumah makan, PKL atau warung makan kecil-kecilan yang menjadi andalan penghasilan sehari-hari. Sebagian besar mereka yang terdampak menunggu mendapat kompensasi atau bantuan.

Setidaknya hal-hal tersebut di atas yang mencuat dan diingat oleh publik. Sehingga muncul anggapan kebijakan PPKM Darurat ini membuat pemimpin tidak populer. Tidak disukai rakyat kecil. Menggerutu.

Sakit hati karena seolah-olah cari nafkah dilarang. Wong cilik merasa tidak dibela. Padahal sesungguhnya ada tujuan besar di balik kebijakan PPKM Darurat itu, yakni menyelamatkan masyarakat Indonesia.

Publik juga menunggu hasil kebijakan PPKM Darurat ini. Apakah kasus penularan (infeksi) corona bisa dikendalikan dan angkanya menurun? Apakah "pengorbanan" masyarakat membuahkan hasil. Jawabannya, masih dievaluasi.

Menurut Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, PPKM darurat telah menunjukkan hasil dalam penurunan mobilitas masyarakat dan kasus harian COVID-19.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved