Breaking News:

Pekerja Terdampak Pandemi bakal Terima Subsidi Gaji Rp 1 Juta

Subsidi upah diberikan kepada pekerja sebesar Rp 500 ribu/bulan, selama 2 bulan, yang akan diberikan sekaligus, atau sekali pencairan Rp 1 juta

Editor: Vito
Istimewa/Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji kepada pekerja yang dirumahkan, di-PHK, atau yang mengalami pengurangan jam kerja.

Menurut dia, bantuan tersebut akan diberikan selama 2 bulan dengan masing-masing sebesar Rp 500 ribu. Nantinya, subsidi gaji tersebut akan diberikan sekaligus, atau satu kali pencairan.

"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp 500 ribu per bulan, selama 2 bulan, yang akan diberikan sekaligus. Artinya, satu kali pencairan, dan pekerja akan menerima subsidi Rp 1 juta," ujarnya, dalam konferensi pers tentang perpanjangan PPKM Darurat, Rabu (21/7).

Politisi PKB itu menuturkan, data penerima bantuan subsidi upah atau gaji itu akan menggunakan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Nantinya, data itu akan diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu sebelum akhirnya disalurkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

"Sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kemudian dari data ini disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan," jelasnya.

Ida menyatakan, BSU ini diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Pekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp 3,5 juta, akan menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah.

"Peserta yang mendapat subsidi upah adalah yang membayar iuran (BPJS Ketenagakerjaan-Red), dengan iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Dia menambahkan, bantuan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di daerah pandemi covid-19 level 4 sesuai dengan instruksi Mendagri.

Pekerja pun berada dalam industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti, dan real estate.

Ida menjelaskan, kebijakan subsidi upah itu diberikan sebagai respon atas keluhan masyarakat, terutama pekerja yang terdampak pandemi covid-19.

"Kami mengusulkan untuk memberikan subsidi upah kepada pekerja yang terdampak. Nanti subsidi upah ini payung hukumnya akan kami buat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Kami usulkan bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang kami koordinasikan dengan Komite PEN, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan," tandasnya. (Tribunnews/Vincentius Jyestha Candraditya)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved