Breaking News:

Berita Jateng

Terbaru! Kejaksaan Tangani 52 Penyidikan Kasus Korupsi se Jawa Tengah

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah saat ini melakukan penyidikan terhadap sejumlah perkara tindak pidana korupsi di seluruh daerah di Jawa Tengah.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: Daniel Ari Purnomo
Tribun Jateng/ Zainal Arifin
Kajati Jawa Tengah, Priyanto, didampingi para asisten memberikan keterangan dalam jumpa pers peringatan Hari Bhakti Adyaksa (HBA) ke-61 di Kejati Jawa Tengah, Kamis (22/7/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah saat ini melakukan penyidikan terhadap sejumlah perkara tindak pidana korupsi di seluruh daerah di Jawa Tengah.

Total 52 penyidikan dari berbagai perkara korupsi saat ini ditangani.

52 penyidikan tersebut terdiri 8 perkara korupsi dan 1 tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani Kejati Jawa Tengah dan 43 perkara korupsi ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) di kabupaten/kota se Jawa Tengah.

"Proses penyidikan yang masih berjalan saat ini masih ada 52 penyidikan se Jateng. Kita sendiri menangani 8 tipikor dan 1 TPPU," kata Kepala Kejati Jawa Tengah, Priyanto, dalam jumpa pers peringatan Hari Bhakti Adyaksa (HBA) ke-61 di Kantor Kejati Jawa Tengah, Kamis (22/7/2021).

Priyanto menuturkan, proses penyidikan memang perlu dilakukan. Tak dipungkiri, Kejaksaan mengedepankan upaya pencegahan (preventif) agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di Jawa Tengah.

"Kita targetkan, di samping melakukan pencegahan, Pidsus juga melakukan penindakan. Karena penindakan itu pencegahan yang efektif," jelasnya.

Dari seluruh penyidikan yang dilakukan tersebut, katanya, Kejati Jawa Tengah telah berhasil melakukan penyelamatan potensi kerugian negara yang besarnya mencapai Rp 5 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Tengah, Sumurung P Simaremare menjelaskan, penyidikan yang ditangani Kejati Jawa Tengah tersebut dari 3 perkara.

Yaitu kasus korupsi pembangunan cold storage di Rembang, kasus dana nasabah di BPR Bank Salatiga dan kasus dana nasabah di BPR Brebes.

"Untuk kasus BPR Brebes kami belum menetapkan tersangka, baru mencari tambahan bukti dan keterangan saksi-saksi," paparnya.

Dalam menjalankan penyidikan di tengah pandemi, pihaknya memanfaatkan aplikasi. Untuk memudahkan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas, dalam proses pemeriksaan saksi dan tersangka misalnya, pejabat kejati bisa memantau langsung proses yang sedang berlangsung.

"Misalnya pemeriksaan saksi di Kejari Salatiga ya kita bisa memantau langsung, dimonitor dari sini (Kejati--red) terhubung melalui virtual," katanya.

Selain itu, untuk memudahkan pemeriksaan, penyidik yang mendatangi saksi maupun tersangka. Kemudian penyidikan dilakukan di Kejari terdekat sesuai domisili.

Sumurung menegaskan, hal tersebut sekaligus dalam rangka pembangunan zona integritas wilayah bersih dan melayani (WBBM). 

"Pada kasus BPR Brebes itu kita yang mendatangi ke sana, jadi mereka tidak perlu jauh-jauh kesini," tandasnya. (Nal)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved