Pandemi Cobid19

Dampak Pandemi, Sudah 4 Hotel di Kabupaten Semarang Ditawarkan Dijual

Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang menjadi PPKM Level 4

Penulis: M Nafiul Haris | Editor: Catur waskito Edy
tribunjateng/faizal m affan
Ilustrasi Gedung DIJUAL 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang menjadi PPKM Level 4 dikeluhkan pelaku usaha perhotelan di Kabupaten Semarang.

Ketua Pengurus Cabang (PC) Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Semarang, Fitri Rizani mengatakan dampak perpanjangan PPKM Darurat atau Level 4 membuat pelaku usaha yang terkait bidang pariwisata terancam gulung tikar.

"Saat ini PPKM Darurat sangat memberatkan kami dari sektor usaha perhotelan maupun restoran, lebih-lebih perhotelan.

Saat ini satu pengunjungpun tidak datang. Yang kami pikirkan adalah karyawan. Pemerintah membuat kebijakan tapi tidak ada stimulus," katanya, kepada Tribun Jateng, di Kampoeng Kopi Banaran, Kabupaten Semarang, Kamis (22/7).

Menurut dia, pelaku usaha restoran maupun perhotelan tidak keberatan dengan kebijakan pemerintah, baik PPKM Darurat atau lainnya.

Tetapi, bukan berarti menutup aktivitas usaha, melainkan hanya melakukan pembatasan-pembatasan.

Rizani menuturkan, karena biaya operasional perhotelan yang sangat tinggi ditambah minimnya pemasukan, terpaksa beberapa pengusaha menjual hotelnya kepada investor.

"Yang lewat kami sudah ada empat hotel agar ditawarkan (dijual-Red). Biaya membayar listrik dan sebagainya ini memberatkan, okupansi 0 persen, pemasukan kami anjlok," tukasnya.

Dia menambahkan, selama penerapan PPKM Darurat, jumlah pengunjung yang menginap di sejumlah hotel di Kabupaten Semarang menurun drastis, termasuk ketika akhir pekan yang biasanya menjadi puncak okupansi mingguan.

Ia berharap, pemerintah memberikan bantuan kepada para karyawan perhotelan maupun resto baik melalui skema bantuan tunai langsung maupun tidak langsun, mengingat Kabupaten Semarang ini merupakan lokasi destinasi wisata. 

"Karyawan sudah dirumahkan 50 persen, yang kami khawatirkan ke depan adalah PHK besar-besaran, karena kami sudah tidak sanggup membiayai. Total anggota kami (PC PHRI Kabupaten Semarang) sekitar 3 ribu orang," paparnya.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran sempat menyatakan, kebijakan PPKM Darurat bakal membuat tingkat okupansi secara rata-rata nasional.

Padahal, dia menambahkan, sepanjang periode semester I/2021 tingkat hunian belum banyak bergeser dari tahun lalu, yakni berkutat level 30-35 persen. Tak hanya dari penurunan okupansi, tekanan juga datang dari average room rate atau rata-rata nilai harga kamar yang merosot hinga 30-40 persen.

Artinya, pendapatan (revenue) pelaku usaha anjlok sangat dalam. "Bukan hanya okupansi saja yang turun, tapi nilai jual juga. Jadi pendapatan otomatis turun," terangnya, baru-baru ini. (ris)

Baca juga: Prediksi Formasi Juventus di Bawah Allegri, Ronaldo Dikorbankan ke PSG?

Baca juga: Cerita di Balik Video Viral Bule Ikut Acara Kurban, Ini Kesannya soal Perayaan Idul Adha Indonesia

Baca juga: Benarkah Negara dan Pengusaha Diuntungkan, Bila Transaksi Indonesia-China bakal Gunakan Yuan?

Baca juga: Hotline Semarang : Setelah Sembuh dari Covid-19 Kapan Kami Boleh Vaksinasi

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved