Breaking News:

Berita Karanganyar

Asosiasi Ecowisata Lawu Kurang Setuju Penutupan Wisata PPKM Darurat: Kami Lebih Senang Dibatasi

Pelaku wisata di Kabupaten Karanganyar meminta solusi dari dampak diberlakukannya PPKM darurat terhadap sektor pariwisata.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: Daniel Ari Purnomo
istimewa
Kondisi objek wisata Sakura Hill Tawangmangu Kabupaten Karanganyar tutup selama diterapkannya PPKM darurat.  

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pelaku wisata di Kabupaten Karanganyar meminta solusi dari dampak diberlakukannya PPKM darurat terhadap sektor pariwisata.

Objek wisata di Kabupaten Karanganyar sudah tiga minggu lebih tidak beroperasi sejak diterapkannya PPKM darurat pada 3 Juli 2021. Bahkan, pemerintah pusat juga telah mengumumkan secara resmi memperpanjang kebijakan pembatasan kegiatan dengan istilah PPKM Level 4 terhitung Senin (26/7/2021) hingga 2 Agustus 2021 mendatang. 

Wakil Ketua Asosiasi Ecowisata Lawu, Parmin Sastro menyampaikan, saat ini pelaku wisata masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah daerah terkait operasional objek wisata selama diterapkannya PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021 mendatang. 

Namun biasanya kebijakan Instruksi Bupati Karanganyar, isinya tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam Inmendagri terkait PPKM. 

"Teman-teman pelaku wisata maupun kuliner sebenarnya sangat berat, sekalipun sudah diperlonggar untuk warung dan rumah makan bisa melayani di tempat secara terbatas," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Senin (26/7/2021). 

Meskipun warung makan telah diperbolehkan melayani pengunjung dengan cara makan di tempat secara terbatas, lanjut Parmin, pengaplikasian aturan tersebut juga akan sulit diterapkan. Semisal seperti aturan makan di tempat dengan durasi tertentu. 

Dia menjelaskan, wisata itu bukan hanya soal pelaku usaha wisata saja tapi juga ada sektor pendukung seperti pelaku UMKM, penginapan dan lainnya. Dia mencontohkan, ada 500-an orang yang berjualan di kios sekitar Grojogan Sewu dan objek wisata lain seperti Balekambang, Wonder Park dan lainnya. 

"Kita lebih senang dibatasi, misal maksimal (pengunjung) 25 persen dari kapasitas. Itu malah lebih nyaman," ungkapnya. 

Terpisah, Manajer Operasional Embun Lawu, Suparman menjelaskan, pembiayaan yang mesti ditanggung pelaku usaha itu tidak hanya gaji karyawan saja. Melainkan ada pembiayaan lain seperti perbankan, pajak dan pemeliharaan. 

Lantaran objek wisata tutup selama PPKM, lanjutnya, tentu berdampak terhadap kondisi keuangan dari masing-masing pengelola objek wisata. 

"Harapannya ada solusi dari pemerintah," ucapnya.

Menurutnya, solusi itu bisa diwujudkan dalam beberapa bentuk entah itu dalam bentuk subsidi pembiayaan yang mesti ditanggung oleh pelaku usaha selama objek wisata tutup akibat PPKM darurat di antaranya bayar pajak dan perbankan. Lebih lanjut, atau objek wisata diperbolehkan beroperasi dengan pembatasan kapasitas. 

Sementara itu, Kepala Disparpora Karanganyar, Titis Sri Jawoto mengungkapkan, belum bisa memberikan keterangan detail terkait operasional objek wisata selama PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021. Di sisi lain, dalam Inmendagri terbaru juga tidak dijelaskan sektor yang tidak diatur dalam aturan terbaru dapat mengacu pada aturan sebelumnya. 

"Tidak ada penjelasan hal-hal yang tidak diatur dalam Inmendagri ini, maka berlaku Inmendagri kemarin, tidak seperti itu," jelasnya. (Ais).

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved