Breaking News:

Berita Regional

Mensos Risma Gandeng Mabes Polri Selidiki Bantuan Paket Sembako, Isi Tak Sesuai dengan Rp 200 Ribu

Mensos RI Risma nampak kecewa dengan harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: galih permadi

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Menteri Sosial RI Tri Rismaharini melakukan pemantauan terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Dalam pantauannya Mensos RI Risma nampak kecewa dengan harga barang yang mahal dan juga barang diberikan secara paket kepada keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT.

Satu paket yang dibagikan berisi beras, telur, daging ayam, kentang, cabai, dan bawang merah mempunyai nilai kurang dari Rp 200 ribu.

"Kita datang ke Pekalongan, ingin melihat penyaluran bantuan sosial yang diterima oleh penerima manfaat. Jadi bantuannya itu bentuk tunai dan beras."

"Memang ini ada masalah di bantuan sembako, dimana memang penerima manfaat ini bukan hanya di sini termasuk di beberapa daerah yang saya kunjungi menurut saya ada ketidaksesuaian antara yang harusnya diterima Rp 200 ribu dengan barang yang mereka dapat," kata Mensos RI Tri Rismaharini kepada Tribunjateng.com, Selasa (27/7/2021) sore.

Menurut mantan Wali Kota Surabaya ini, adanya hal tersebut pihaknya bersama tim termasuk dari Mabes Polri akan mendalami temuan itu.

"Karena itu, saya di sini dengan beberapa tim termasuk dari mabes polri yang akan mendalami ini."

"Kemudian berikutnya insyaallah kedepan tidak akan gunakan lagi seperti itu. Jadi penerima manfaat yang menerima bantuan bisa belanja di mana saja dan penerima bisa memilih kebutuhannya sendiri," ujarnya.

Pihaknya mengungkapkan, di aturannya bantuan Rp 200 ribu tidak boleh bentuk kebutuhan yang sama antara penerima manfaat.

"Karena memang tidak boleh aturannya, bentuknya sama paket gitu ga boleh aturannya itu jelas, tidak boleh memaketkan. Sehingga, para penerima manfaat kalau dia ngomong saya tidak bisa makan telur, saya alergi dia bisa beli daging. Ke depan penerima bisa belanja di mana pun dengan teknologi yang sudah disiapkan," ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved