BERITA LENGKAP : 20 Ribu Buruh di Jateng Terkena PHK, Usaha Biro Perjalanan Wisata Lumpuh Total

Menurut dia, ratusan perusahaan biro perjalanan wisata di provinsi ini merasakan dampak yang sama.
Ia menyebut, usaha biro perjalanan wisata kini mengalami kelumpuhan total. Sebab, ditutupnya tempat-tempat wisata membuat usaha di bidang itu tidak bisa berkutik.

"PPKM (level 4) ini jelas menutup rapat kembali usaha kami, setelah buka-tutup sejak Maret 2020 lalu. Sekarang sama sekali zero, tidak ada kegiatan bisnis terkait biro perjalanan wisata.

Berita yang cukup parah dan derita karena kami saat ini berdiam tidak bisa apa-apa, sampai teman-teman di daerah se-Jateng melakukan pengibaran bendera putih karena ekonomi kami berhenti total," katanya, saat dihubungi Tribun Jateng, Rabu (28/7).

Joko menuturkan, di Jateng terdapat sekitar 600 biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata baik yang berizin maupun tidak. Sedangkan yang berizin dan tergabung di Asita tercatat sekitar 150 perusahaan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Menurut dia, seluruh perusahaan itu kini mengalami kelumpuhan total dan menutup operasional, sebab tidak ada aktivitas bisnis. Ada pula yang sudah gulung tikar, sebab tak sanggup lagi menghadapi kerugian dan hilangnya potensi pendapatan.

"Dari 600 usaha biro perjalanan baik itu agen perjalanan maupun biro perjalanan banyak yang gulung tikar. Sekarang 100 persen tutup operasional karena tidak ada kegiatan, dan banyak yang sudah kolaps. Mungkin yang tutup itu masih memungkinkan buka lagi ke depan. Akan tetapi, yang menutup secara resmi ada sekitar 25 persen karena terkait pajak dan lain-lain," paparnya.

Joko mewakili ratusan pengusaha biro perjalanan pariwisata di Jateng mengaku sudah angkat tangan merasakan imbas dari diterapkannya kebijakan PPKM. 

Ia menyebut, para pengusaha sebelumnya sudah mencoba bertahan dengan melakukan efisiensi dan inovasi untuk menekan kerugian, seperti melakukan penawaran promo paket domestik, menerapkan prokes ketat, dan lain-lain. Namun, cara yang dilakukan belum berhasil, sebab hambatan terbesar ada pada penyekatan jalan.

"Saat PPKM ini benar-benar tidak ada upaya. Kami sempat mempromosikan paket domestik dengan prokes sesuai CHSE kementerian, pelan-pelan ke Borobudur, Dieng, dan lain-lain. Kami sudah ada upaya bergerak, tapi sangat kecil. Dengan adanya penutupan, otomatis tidak mungkin lagi jalan," ungkapnya.

Pelonggaran

Dengan kondisi itu, Joko meminta pemerintah untuk tidak 'gebyah uyah' atau menyamaratakan kebijakan PPKM.

Ia meminta pemerintah segera melakukan pelonggaran terhadap daerah-daerah yang tingkat kasus covid-19-nya sudah menurun, agar usaha terkait pun perlahan bisa bangkit lagi.

Ia menyatakan, pelaku usaha di sektor itu sudah menderita cukup panjang. Terlebih, dia menambahkan, para pelaku usaha perjalanan wisata tersebut hingga kini tidak pernah mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah.

"Ini kasihan sekali. Harapan kami hanya satu, longgarkan. Berikan kebijakan yang bijaksana, kami akan mematuhi prokes sesuai dengan aturan perjalanan, dan bagi mereka yang melanggar langsung kami sanksi, kalau perlu cabut izinnya demi kesehatan dan keselamatan. Yang jelas jangan ditutup, kasihan," tukasnya. 

Sebelumnya, para pelaku usaha perjalanan wisata di Pati melakukan aksi protes terhadap kebijakan PPKM yang terus diperpanjang. Mereka merupakan para pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam Asita Pati Raya, DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Pati, serta Paguyuban Pelaku Pariwisata (Pappari) Joyokusumo Pati.