Breaking News:

Berita Purbalingga

Purbalingga Raih Penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak

Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan KLA 2021 dengan peringkat Pratama bersama 12 kabupaten lain

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: muslimah
Humas Pemkab Purbalingga
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat menerima penghargaan kabupaten layak anak yang diumumkan secara virtual oleh KemenPPPA RI, Kamis (29/7/2021) disaksikan dari Ruang Rapat Bupati. 

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2021 dengan peringkat Pratama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA RI).

Penghargaan ini diumumkan secara virtual oleh KemenPPPA RI, Kamis (29/7/2021) disaksikan dari Ruang Rapat Bupati.

Kabupaten Purbalingga meraih penghargaan KLA 2021 dengan peringkat Pratama bersama 12 kabupaten lain.

Diantaranya Kabupaten Jepara, Batang, Demak, Kudus, Banjarnegara, Pati, Kendal, Semarang, Karanganyar, Banyumas, Blora dan Wonogiri.

Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan penghargaan ini diberikan kepada kabupaten kota yang memiliki komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Penilaian sendiri melalui proses evaluasi dari tim dari KemenPPPA RI, Tim dari Kementerian Lembaga dan Tim Independen.

"Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan 24 indikator yang telah ditetapkan yang pada akhirnya bermuara pada penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari 5 peringkat yaitu: Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA," ungkapnya kepada Tribunbanyumas.com, dalam rilis.

Sebanyak 24 indikator yang dikejar dalam pencapaiannya terbagi dalam 6 klaster.

Diantaranya klaster pertama, Kelembagaan (Perda KLA, Terlembaga KLA, Keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media); kedua, Hak Sipil Kebebasan (Akta Kelahiran, Informasi Layak Anak, dan Partisipasi Anak); ketiga, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan (perkawinan anak, lembaga konsultasi bagi orang tua/anak, lembaga pengasuhan alternatif dan infrastruktur ramah anak);

Keempat, Kesehatan dasar dan Kesejahteraan (persalinan di faskes, prevalensi gizi, PMBA, Faskes dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, kawasan tanpa rokok); kelima, Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya (PAUD-HI, wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak, pusat kreativitas anak); keenam, Perlindungan Khusus (korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum/terorisme/stigma).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved