Breaking News:

Warga Didorong Berani Melapor JIka Ada Penyaluran Bansos Tak Beres

Berbagai masalah terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) di sejumlah daerah memicu perhatian sejumlah pihak.

Editor: Vito
TRIBUNJATENG/INDRA DWI PURNOMO
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini (tengah) melakukan pemantauan terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Berbagai masalah terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terus ditemui dalam sidak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di sejumlah daerah memicu perhatian sejumlah pihak.

Dalam beberapa waktu terakhir, Risma banyak melakukan pengawasan penyaluran bansos, bersamaan dengan berbagai indikasi kecurangan yang merugikan masyarakat penerima manfaat, mulai dari penyaluran yang tidak utuh, pemotongan, hingga pungli.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menyesalkan adanya praktik pemotongan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah.

Ia mendesak aparat yang berwenang untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut.

"Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR, Jumat (30/7).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, bansos sebaiknya langsung disalurkan dan diterima oleh warga. Ia mengaku masih menemukan praktik penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga.

Ace menuturkan, hal itu berpotensi menciptakan praktik pemotongan oleh pihak-pihak yang mengatasnakan petugas.

"Perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bantuan sosial bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. Tidak ada potong-memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan Kementerian Sosial soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos. Namun, menurut Ace, diperlukan pula keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial.

"Sebetulnya, Kementerian Sosial sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat. Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu," tandasnya.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved