Breaking News:

Berita Kudus

Sriyani Bersyukur, Warga Kudus yang Tercatat Sebagai KPM Terima Bantuan Beras

Warga Kudus yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) mulai menerima beras 10 kilogram.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: sujarwo

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Warga Kudus yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) mulai menerima beras 10 kilogram. Namun dari data penerima yang diajukan oleh Dinas Sosial Kudus tidak semuanya tercatat sebagai KPM, sebab hanya 60 persen yang diamini oleh Kementerian Sosial dari pengajuan.

Satu di antara yang mendapatkan beras yakni Sriyani warga Desa Kramat, Kecamatan Kota Kudus. Perempuan usia 50 tahun itu tercatat sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Beras 10 kilogram itu baginya sangat bermanfaat. Sebagai buruh serabutan, Sriyani mendapatkan upah tidak menentu.

"(Beras) buat makan. Saya orang tidak punya. Selama PPKM saya baru dapat (beras) ini. Alhamdulillah bersyukur. Bisa manfaat buat keluarga saya," kata Sriyani seusai menerima beras di Kecamatan Kota Kudus, Senin (2/8/2021).

Sementara itu Bupati Kudus, HM Hartopo berharap beras untuk KPM harus tepat sasaran. Jangan sampai alokasi bantuan malah diperuntukkan warga yang notabene mampu.

Untuk itu, dia meminta kepada Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi data yang dilakukan setiap bulan. Sebab, dari total pengajuan KPM ke Kemensos hanya 60 yang diamini.

"Hasil Kemensos yang saya tanyakan (ke Dinsos) apakah hasil evaluasi Pemkab Kudus itu turunnya dari kemensos 100 persen tidak, sesuai harapan tidak. Tolong ditanyakan. Karena yang 40 persen kenapa tidak diikutkan karena takutnya terjadi overlaping. Artinya yang kemarin dalam evaluasi tentunya 40 persen tidak masuk artinya harus perlu diganti. Itu hasil evaluasi Dinsos Kabupaten Kudus," kata dia.

Untuk warga Kudus yang tercatat sebagai penerima PKH yakni sebanyak 21.428 KPM. Sedangkan yang tercatat sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 15.683 KPM. Jumlah keduanya yakni 37.111 KPM.

Kepala Dinas Sosial Kudus, Mundir mengatakan, pihaknya kesulitan untuk mengakses data di Kementerian Sosial sejak menterinya baru. 

"Sehingga data yang kami peroleh tidak sebagaimana yang dulu. Sekarang kan lewat menteri tidak Dirjen. Ketika mereka masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tetap berputar di situ," kata Mundir.

Sedangkan untuk pengajuan data KPM ke Kemensos, pihaknya hanya menerima data dari masing-masing desa. Setelahnya pihaknya teruskan ke Kemensos.

"Sejak dulu dari desa. Dari kabupaten tinggal meneruskan data. Ada orang berpikiran kadang diubah dinsos. Semua dari desa. Yang turun baru 60 persen," katanya.

Pada 2020 lalu, pihaknya dua kali mengajukan data KPM ke Kemensos. Untuk saat ini, pihaknya juga telah mengajukan data, namun hasilnya masih belum keluar.

"Data terakhir yang kami usulkan belum keluar. Jadi kami tidak bisa komentar banyak," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved