Berita Nasional
Kemenhub Siasati Anggaran untuk Lanjutkan Proyek Infrastruktur di Tengah Pandemi
Salah satu skema yang didorong dalam penghematan itu adalah dengan Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Skema itu terbukti berjalan pada proyek
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pandemi covid-19 yang menghantam berbagai sektor di Indonesia mengharuskan adanya pengalihan angagran pemerintah guna penanganan covid-19.
Adapun, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyiasati anggaran di tengah pandemi dalam melanjutkan pembangunan berbagai infrastruktur.
Salah satu skema yang didorong dalam penghematan itu adalah dengan Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Skema itu terbukti berjalan pada proyek Pelabuhan Anggrek, Gorontalo.
Pembangunan Pelabuhan Anggrek dilakukan dengan skema KPBU antara Kementerian Perhubungan dengan PT Anggrek Gorontalo International Terminal.
Konsorsium Anggrek Gorontalo International Terminal terdiri dari PT Gotrans Logistics International, PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic, PT Titian Labuan Anugrah, dan PT Hutama Karya (Persero).
"Meskipun di tengah pandemi, tetapi kami terus berkomitmen melanjutkan pembangunan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pekan lalu.
Nilai investasi kerjasama tersebut sebesar Rp 1,4 triliun dan biaya operasional sebesar Rp 5,2 triliun yang akan dikerjasamakan selama 30 tahun.
Sementara besaran pendapatan konsesi 2,5% per tahun dari pendapatan kotor.
Hal itu dapat dinaikkan secara progressif serta pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebesar 50% disetorkan oleh Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Selain itu, sejumlah proyek juga akan mengalami perubahan guna menghemat anggaran.
"Sampai dengan saat ini sudah dilakukan 4 kali refocusing dengan total efisiensi sekitar Rp 14,2 triliun," terang Juru Bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati.
Efisiensi tersebut dinilai mengurangi ruang fiskal dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur.
Oleh karena itu Kemenhub melakukan asesment kembali terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan.
Kemenhub melakukan relaksasi berupa skema kegiatan tahun jamak, penundaan kegiatan yang belum prioritas dan mendorong potensi pembiayaan dari PNBP.
Selain itu juga mendorong skema creative financing dengan skema KPBU dan KSP BMN.
"Namun, Kami tetap memastikan bahwa tugas-tugas pelayanan transportasi kepada masyarakat serta aspek keselamatan tetap berjalan dan tidak terganggu," jelas Adita.(*)
Sumber: Kontan.co.id
