Berita Nasional
Anies Surati Risma Soal Bantuan Telat Cair, Mensos Menanggapi dengan Puji Perbaikan Data di Papua
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak mengetahui soal surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta permasalahan data penerima bantuan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak mengetahui soal surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta permasalahan data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial segera diperbaiki.
Risma mengaku pernah ada koordinasi dengan Pemprov DKI terkait penyaluran BST.
Dia juga membeberkan soal perbaikan data penerima BST di DKI Jakarta yang baru mencapai 40 persen.
"Akhirnya kita perintahkan (tim Kemensos) turun."
"Silakan kalau memang mau ada tambahan dan memang daerah banyak sekali yang menyampaikan tambahan," kata Risma di kantornya, Selasa (3/8/2021), dilansir dari Tribunnews.
Baca juga: Hambur-hamburkan Uang dalam Perburuan Pemain Bisa Jadi Bumerang bagi AC Milan
Baca juga: Kunci Jawaban Tema 1 Kelas 5 Halaman 80 81 83 84 Subtema 2 Pembelajaran 3 Peta Sesuai Persebaran
Baca juga: Seorang Polisi Tewas dalam Serangan dan Baku Tembak di Luar Gedung Pentagon
Baca juga: Kecelakaan Bus Pengiring Jenazah, Tak Kuat Nanjak Kemudian Terbalik & Timpa Rumah Warga
Sementara itu, Risma mencontohkan beberapa daerah yang sudah memperbaiki data penerima BST.
"Papua, jangan dikira Papua jauh di sana tidak memperbaiki. Ada satu daerah yang kabupaten yang sudah memperbaiki data 100 persen."
"Dan kenapa Papua sebelumnya tahun 2020 hanya menerima sekitar 15.000 orang tapi di 2021 menerima 28.000 orang, jadi artinya naik 100 persen," kata Risma.
"Kenapa bisa naik karena kami betulkan. Kalau masih ingat yang padan, yang sama, kita hapus sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan baru," lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, lebih kurang ada 99.450 penerima BST yang harus tertunda pencairannya karena masalah data dari Kementerian Sosial.
Dia mengatakan, pencairan BST harus tertunda karena terjadi data ganda sehingga Dinsos DKI memutuskan untuk menunda pencairan BST.
"Tertunda karena masih ada data dobel 99.450 KPM. Itu data dobel dari Kementerian Sosial sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," kata Premi dalam acara webinar, Jumat (30/7/2021).
Baca juga: Sinopsis Lockout Bioskop Trans TV Pukul 23.30 WIB Penjara Luar Angkasa
Baca juga: Jadwal Samsat Keliling di Semarang Hari Ini Rabu 4 Agustus 2021
Baca juga: Sinopsis Lone Survivor Bioskop Trans TV Pukul 21.30 WIB Misi Rahasia Navy Seal
Baca juga: Sinopsis The Expendables 3 Bioskop Trans TV Jam 20.00 WIB Geng Stallone Gagalkan Ledakan Bom
Premi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta menanggung BST untuk 1.007.379 keluarga penerima manfaat (KPM).
Namun, saat ini hanya 907.929 KPM yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap 5 dan 6.
Karena kekeliruan data tersebut, Premi menyebutkan, Anies langsung menyurati Risma untuk meminta data yang valid agar BST bisa segera dicairkan.
"Pak Gubernur (Anies) sudah bersurat kepada Ibu Mensos (Risma) untuk meminta kepastian data by name by address, siapa saja yang mendapat BST Kemensos sehingga kami akan lakukan pemadanan data," ucap Premi. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair, Risma Sindir Perbaikan Data di Jakarta"