Demokrat Soroti Cat Pesawat Kepresidenan Rp 2 Miliar: Apakah Kalau Tidak Dicat Bahayakan Presiden?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mempertanyakan kegiatan pengecatan Pesawat Kepresidenan RI yang menghabiskan dana besar di saat negara sedang dilanda pandemi Covid-19.

Di media sosial beredar foto pesawat presiden baru dicat ulang.

Foto tersebut disertai caption bahwa biaya pengecatan makan biaya Rp 1,4 miliar hingga Rp 1,9 miliar.

Tidak hanya pesawat Kepresidenan RI, helikopter khusus presiden pun  dikabarkan turut mendapat pengecatan baru.

Dalam unggahan tersebut, tampak pesawat Kepresidenan yang telah dicat merah putih bersanding dengan helikopter kepresidenan yang dicat dengan warna senada.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan, pemerintah sebenarnya menganggap penanganan pandemi Covid-19 ini prioritas atau tidak, ya?

Atau, apakah pemerintah punya road map yang jelas dalam penanganan pandemi ini, atau tidak? 

"Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini, membahayakan nyawa presiden saat memakai? Anggaran terbatas, banyak hutang, tapi malah memilih mengecat pesawat presiden daripada menambah stok oksigen atau stok vaksin gratis yang sangat bermanfaat untuk menyelamatkan sebanyak mungkin rakyat Indonesia," tegas Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/8/2021).

Herzaky pun mengatakan, masukan kader Demokrat terkait warna itu masukan halus saja.

Namun, esensi sebenarnya adalah kalau tidak membahayakan nyawa presiden saat memakai, mengapa perlu mengecat pesawat sekarang?

"Kan jauh lebih baik fokuskan semua anggaran yang tidak penting, untuk penyelamatan nyawa rakyat Indonesia dulu di tengah kepungan pandemi Covid-19," kata Herzaky.

Ia mengatakan, bahwa  pemerintah anggarannya terbatas. Hutangnya juga luar biasa. 

Daripada dipergunakan untuk cat pesawat, lebih baik uang miliaran itu dipakai buat nambah stok oksigen, stok vaksin gratis, bahkan insentif untuk nakes yang tertunda terus pembayarannya. 

"Jangan sibuk buat proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanganan pandemi saat ini," terangnya.

Kalau alasannya semua sudah dianggarkan sejak 2019, kata Herzaky, semakin menunjukkan pemerintahan saat ini tidak punya prioritas dan punya road map jelas dalam menangani pandemi covid-19. 

Dengan dalih sudah dianggarkan, lalu seakan-akan semua dibenarkan. 

Padahal, pemerintah sudah punya power luar biasa dengan UU No.2 Tahun 2020 untuk realokasi anggaran ke penanganan pandemi Covid-19. 

Pemerintah tunjukkan punya sensitifitas dan empati terhadap rakyat Indonesia yang kehilangan nyawa keluarganya karena Covid-19. 

Stop buat program yang tidak ada relevansinya dengan penanganan covid-19, apalagi sampai terkesan ada yang mencari untung di tengah pandemi. 

"Mari fokus selamatkan nyawa rakyat dari bahaya pandemi, karena seperti yang selalu diingatkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak ada yang lebih berarti daripada nyawa manusia. Ayo, bantu rakyat!" jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pesawat kepresidenan yang dicat ulang yakni pesawat BBJ2. 

Pengecetan pesawat tersebut sudah direncanakan sejak 2019 berkaitan dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020.

"Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ," kata Heru kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Hanya saja kata Heru pengecetan pesawat BBJ2 pada 2019 urung dilakukan karena belum masuk jadwal perawatan rutin.

Heru mengatakan, perawatan pesawat kepresidenan harus sesuai dengan interval waktu yang telah ditetapkan. 

Pesawat BBJ2 baru dicat ulang pada tahun ini berbarengan dengan jadwal perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik.

"Waktunya pun lebih efisien, karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan," katanya.

Heru membantah bawa pengecatan pesawat tersebut merupakan bentuk foya-foya keuangan negara. 

Ia mengatakan anggaran pengecatan pesawat telah dialokasikan dalam APBN.

Lagi pula Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan refocusing anggaran APBN 2020-2021 untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demokrat Soroti Pergantian Cat Pesawat Kepresidenan: Lebih Baik untuk Insentif Nakes yang Tertunda