Breaking News:

DPRD Kendal

Komisi D DPRD Kendal Dorong Optimalisasi Pembayaran Insentif Nakes Vaksinasi

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal mendorong Pemerintah Kabupaten Kendal agar mengoptimalkan pembayaran insentif tenaga kesehatan.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: Daniel Ari Purnomo
Komisi D DPRD Kendal
Komisi D DPRD Kendal sidak pelaksanaan vaksinasi di Stadion Utama Kendal di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kota Kendal, Selasa (4/8/2021) kemarin. 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal mendorong Pemerintah Kabupaten Kendal agar mengoptimalkan pembayaran insentif tenaga kesehatan vaksinasi Covid-19. Sehingga, para nakes yang digenjot melakukan percepatan vaksinasi bisa mendapatkan suntikan penyemangat dengan dana insentif yang menjadi haknya.

Ketua Komisi D DPRD Kendal, Mahfud Shodiq mengatakan, hasil kunjungannya di sentra pelayanan vaksinasi Covid-19 di stadion utama Kendal Kelurahan Kebondalem, Kota Kendal pada, Selasa (3/8/2021) kemarin, ditemukan laporan bahwa insentif nakes yang melayani vaksinasi belum sepenuhnya direalisasikan. Padahal, mereka menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 yang perlu diperhatikan.

"Padahal jumlahnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan risiko yang dihadapi teman-teman nakes. Kami minta dinas terkait dapat segera merealisasikan, dan kita akan panggil dalam waktu dekat untuk berikan keterangan," terangnya, Rabu (4/8/2021).

Selain insentif tenaga vaksinasi, Mahfud menyebut TPP untuk tenaga medis di Puskesmas Kabupaten Kendal selama beberapa bulan terakhir juga belum terbayarkan.

Pihaknya berharap Pemkab Kendal untuk lebih memperhatikan tenaga kesehatan yang berada di garda depan penanganan pandemi Covid-19. Dengan memberikan hak atas kewajiban yang sudah dijalankannya.

Komisi D juga mendorong dinas terkait untuk pro aktif memberikan layanan vaksinasi jemput bola dengan memaksimalkan stok vaksin yang ada. Sehingga target pemerataan vaksinasi bisa tercapai untuk membentuk herd immunity.

"Sentra vaksinasi yang mana pendaftarannya melalui online tetap dibuka, namun pelayanan ke desa-desa juga perlu dilakukan. Karena kalau hanya melalui online, mayoritas cuma diakses kaum milenial, dan belum menjangkau warga di pedesaan pada umumnya," tutur Mahfud.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Ferinando Rad Bonay menjelaskan, pada 2021 ini sudah dianggarkan dana insentif nakes Covid-19 sebesar Rp 33 miliar. Pada Januari lalu, sudah dicairkan Rp 4 miliar sisa insentif 2020.

Pihaknya sudah mengajukan pencairan kembali ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) periode Januari hingga Juni ini.

Ferinando menuturkan, khusus untuk tenaga vaksinasi dianggarkan Rp 14,2 miliar. Digunakan untuk honor petugas Rp 100 ribu tiap hari kerja, biaya makan dan minum, sewa tratak, biaya operasional, tenaga pendamping dan biaya-biaya tambahan lainnya. 

Selain itu, dana yang dianggarkan untuk petugas laboratorium daerah Rp 720 juta, semua puskesmas Rp 13 miliar, RSUD Rp 15 miliar, dan rumah sakit swasta Rp 3 miliar. "Nakes di semua rumah sakit swasta ini juga masuk dalam anggaran kita. Walaupun sekarang sudah ditanggung pemerintah pusat," terangnya. 

Ia berharap, para nakes juga berperan aktif dalam membuat laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang sudah dilakukan. Agar, anggaran yang ada bisa segera dicairkan untuk memenuhi hak para nakes. 

"Insentif ini bisa jadi penyemangat para nakes. Anggarannya sudah ada tinggal mereka mengajukan administrasi pengajuannya," jelasnya.

Minimnya serapan anggaran insentif nakes Covid-19 di Kabupaten Kendal juga disinggung Menteri Dalam Negeri (Mendagari), Muhammad Tito Karnavian beberapa waktu lalu.

Tito meminta agar Pemerintah Kabupaten Kendal meningkatkan serapan dana insentif nakes tidak hanya sebatas 28 persen saja. Termasuk serapan dana insentif di daerah-daerah lain yang masih rendah. (Sam)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved