Breaking News:

Berita Purbalingga

Penajaman Prioritas Pembangunan, Pemkab Purbalingga Bersama DPRD Mulai Bahas Perubahan APBD 2021

Pemkab Purbalingga bersama DPRD akan mulai membahas perubahan APBD 2021.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: sujarwo
Ist./Humas Pemkab Purbalingga
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat penyampaian rancangan nota kesepakatan bersama DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021, Senin (9/8/2021) di Ruang Rapat DPRD. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pemkab Purbalingga bersama DPRD akan mulai membahas perubahan APBD 2021.

Hal itu dengan memperhatikan evaluasi kin

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat penyampaian rancangan nota kesepakatan bersama DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021, Senin (9/8/2021) di Ruang Rapat DPRD.
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat penyampaian rancangan nota kesepakatan bersama DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021, Senin (9/8/2021) di Ruang Rapat DPRD. (Ist./Humas Pemkab Purbalingga)

erja program dan kegiatan APBD tahun 2021 sampai dengan akhir semester I. 

Pembahasan tersebut diawali dengan penyampaian rancangan nota kesepakatan bersama antara Pemkab Purbalingga dengan DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021, Senin (9/8/2021) di Ruang Rapat DPRD. 

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengungkapkan terdapat perkembangan dan kondisi yang memungkinkan untuk dapat dilakukan perubahan terhadap APBD tahun anggaran 2021.

Diantaranya penyesuaian pendapatan daerah, adanya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA APBD tahun 2020 hasil audit BPK, adanya kegiatan yang mendahului perubahan, perlu dicukupinya kebutuhan anggaran belanja operasional OPD. 

"Disamping itu, perlu dilakukannya pengurangan, penambahan atau pergeseran belanja daerah baik antar urusan, antar program, maupun antar kegiatan, yang diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang lebih dibutuhkan pada saat ini," ujar Bupati kepada Tribunbanyumas.com, dalam rilis. 

Bupati juga menyampaikan, tujuan penyerahan rancangan nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS 2021. 

Diantaranya mempertajam prioritas, sehingga kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan lebih tepat arah dan tepat sasaran. 

Selanjutnya menyediakan asumsi dan kebijakan yang realistis, efektif, dan efisien, serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan ketersediaan anggaran.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved