Breaking News:

Berita Semarang

Rasa Aman Jadi Prioritas, Mengapa Enam Sektor Usaha Ini Bisa Dibuka dengan Syarat Vaksinasi

Mengapa enam sektor usaha bisa dibuka dengan menunjukkan syarat vaksinasi? YLKI mengatakan perlunya dikaji ulang.

Penulis: Muhammad Sholekan | Editor: moh anhar
TribunJateng.com/Hermawan Handaka
Petugas security dibantu Pollux National Network Mal Paragon Semarang membantu pengunjung melalukan scan barcode untuk mengetahui bukti vaksinasi sebelum masuk Mal Paragon dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, Selasa (10/8/21). Mulai hari ini Selasa, 10 Agustus 2021 pemerintah sudah memberikan ijin pusat perbelanjan seperti Mal untuk buka kembali dengan pembatas pengunjung dan wajib menunjukkan sertifikat vaksin untuk bisa masuk ke pusat berbelanjaan di Kota Semarang. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - sektor perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan merupakan enam jenis usaha yang masih diperbolehkan melintas. 

Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, syarat vaksinasi untuk di enam sektor yaitu, sektor perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan, harus di tinjau ulang justifikasi epidemiologisnya agar dapat dipertanggungjawabkan.

“Jika sudah ada justifikasi dari epidemologisnya maka informasi tersebut bisa disampaikan ke publik, bagaimana alasannya dan mengapa enam sektor tersebut dibuka dengan syarat vaksinasi,” kata Sudaryatmo seperti dikutip Kontan.co.id, Rabu (11/8).

Baca juga: Ada Penerapan Sertifikat Vaksin saat Berada di Ruang Publik, Pengusaha Kritik Akses Vaksinasi Susah

Baca juga: Cerita Fita Penyandang Autoimun Jadi Relawan Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Khusus Perempuan

Sudaryatmo juga menyarankan agar kebijakan ini hanya dilakukan di daerah-daerah yang tingkat vaksinasi masyarakatnya sudah di atas 50%. 

Sebab jika dilakukan di daerah yang rasio rate-nya masih rendah atau di bawah 50% maka kebijakan ini tidaklah tepat.

Selain itu, masih banyak orang-orang yang tidak bisa divaksin Covid-19 bukan karena tidak mau, tetapi karena alasan tertentu sehingga dirinya tidak bisa melakukan vaksinasi.

Untuk itu, Sudaryatmo mengatakan kasus tersebut harus berikan jalan keluar.

Contohnya seperti dengan menyertakan surat dokter atau keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang tersebut tidak bisa melakukan vaksinasi.

Baca juga: Pemkab Pekalongan Siapkan PTM, Status PPKM Level 3

Baca juga: Video Kesabaran Wanita Paruh Baya 10 Tahun Rawat Suami dan Anak yang Stroke

Baca juga: Alasan Lionel Messi Memakai Nomor Punggung 30 di PSG

Lebih lanjut, Dia juga mengatakan bahwa pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa penyedia layanan di enam sektor tersebut sudah bisa dipastikan telah melakukan vaksinasi, untuk memberikan rasa aman kepada konsumen atau pengunjung.

“Setidaknya ada keterangan tertulis ke masyarakat kalau penyedia layanan tersebut sudah divaksin. Contohnya penyedia layanan delivery makanan online. Di aplikasinya kan ada keterangan bahwa orang yang mengantarkan makanan tersebut sudah di vaksin, sehingga saya sebagai pengordernya saja merasa aman,” kata Sudaryatmo. (*)

Artikel ini sudah tayang di Kontan .CO.ID "Meilina  halim yag emrindukan keberadaan anak (*)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved