Breaking News:

OPINI

Implementasi Aplikasi pengumpulan & Diseminasi Data Sektoral Terkini (Daster) untuk Satu Data Kendal

Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menyatakan bahwa diperlukan perbaikan tata kelola data

Editor: Catur waskito Edy
Istimewa
Daster Kendal 

Oleh Ufi Alaia Furqon, SIP, MSE, MPP

Kepala seksi data dan statistik Diskominfo Kabupaten Kendal

PASKAPENETAPAN Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat  dipertanggungjawabkan,  mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menyatakan bahwa diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan melalui penyelenggaraan satu data. Di era revolusi industri 4.0, data memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan suatu bangsa sekaligus faktor penting dalam mengidentifikasi potensi dan sumber daya Negara.

Data dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penyusunan kebijakan rencana pembangunan daerah, penetapan indikator-indikator dan evaluasi hasil pencapaian pembangunan. Pengaturan tentang Satu Data Indonesia menjadi momentum yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mewujudkan satu data di tingkat daerah.

Untuk mendukung agenda pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal mengambil inisiasi lebih awal dengan menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal. Sebagai pijakan legal formal, Peraturan Bupati ini secara garis besar mengatur tentang penyelenggara dan penyelenggaraan satu data indonesia di Kabupaten Kendal.

Sebelum penetapan Perpres tersebut, pengelolaan data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih bersifat sporadis atau sepotong-sepotong. Permintaan data ke OPD hanya untuk memenuhi kewajiban permintaan data dari instansi diatasnya atau jika diperlukan dalam penyajian dokumen tertentu yang menjadi tusi atau kewenangan instansi pemerintah.

Di lingkup Kabupaten/Kota di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan terobosan dalam pengelolaan data sebelumnya, yaitu dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor  52  tahun 2016 tentang single data system (SDS). Implementasi adanya SDS salah satunya berupa pengunggahan data di website opendata masing-masing Kabupaten/Kota (data.kendalkab.go.id) yang berupa raw data/datasheet dari masing-masing OPD.

Mekanisme pengungahan ini masih dirasa kurang efektif karena rendahnya keterlibatan/antusiasme OPD dalam pengunggahan, data yang masih kompleks, serta mekanisme klarifikasi yang membutuhkan pengungggahan ulang.

Di samping website opendata tersebut, masih ada beberapa web/aplikasi terkait data yang menjadi wewenang lintas OPD diantaranya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD) yang menjadi wewenang instansi perencanaan di daerah. Meski sudah terdapat beberapa sarana untuk pengunggahan data, namun pemenuhan akan data masih dirasa belum maksimal.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved