Breaking News:

Penanganan Corona

Pengamat Soasial Unika: Pasar Tradisional Lebih Perlu Dipantau Dibandingkan Mal

Pemerintah kembali memberi kelonggaran pusat perbelanjaan atau mal saat perpanjangan PPKM berlevel berlangsung

Penulis: Idayatul Rohmah | Editor: muslimah
Humas Pemprov Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat operasional Mal Paragon, Rabu (11/8/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah kembali memberi kelonggaran pusat perbelanjaan atau mal saat perpanjangan PPKM berlevel berlangsung.

Setelah mulai mengizinkan mal buka sejak tanggal tanggal 10 Agustus 2021 lalu, pemerintah kembali memperlonggar dengan memperbanyak kapasitas pengunjung dari 25 persen menjadi 50 persen.

Pada aturan baru yang berlangsung hingga (23/8) itu, menunjukkan sertifikat vaksin masih menjadi syarat wajib pengunjung untuk memasuki mal.

Pengamat sosial dari Unika Soegijopranoto Semarang, Drs Hermawan Pancasiwi BA MSi menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus melakukan pengetatan protokol kesehatan di pusat-pusat perbelanjaan.

Menurutnya, pasar-pasar tradisional lebih perlu mendapat perhatian sebab lebih berpotensi mengundang banyak kerumunan.

"Sebenarnya yang menjadi masalah bukan di mal, karena itu bisa diatur dengan baik oleh petugas melalui pintu masuk. Justru yang sulit adalah pasar-pasar tradisional dan tempat-tempat tradisional lain yang bersifat kerumunan dan tidak bisa dikontrol," kata Hermawan saat dihubungi tribunjateng.com

Hermawan menerangkan, kerumunan di pasar-pasar lebih berpotensi menularkan Covid-19 sebab tidak dipungkiri pula pasar tradisional tidak selalu terpantau oleh petugas.

Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah memberikan perhatian lebih untuk pasar-pasar tradisional agar bisa menekan penyebaran virus corona tersebut.

"Di saat seperti ini kalau kata gugus tugas, 79 persen Covid-19 di Indonesia sekarang ada karena varian delta. Ini bahaya sebetulnya, virus bisa masuk tempat-tempat tradisional di mana kerumunan begitu kuat dan orang banyak yang tidak peduli Prokes.

Baik itu sertifikat vaksin tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan juga bagaimana mengontrol jumlah, dan lain-lain. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah sebetulnya," ujarnya.

Sementara itu ia menambahkan, terkait kebijakan pemerintah mensyaratkannya masuk mal dengan menunjukkan sertifikat vaksin merupakan langkah yang tidak bisa dicegah.

Meski mengakui bahwa syarat tersebut tidak bisa menjamin seseorang negatif Covid-19, menurutnya hal itu lebih baik dibandingkan harus kembali melakukan penutupan terhadap mal.

Ia pun menekankan kepada pemerintah agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait syarat masuk pusat perbelanjaan menggunakan sertifikat vaksin ini.

Sebab, menurutnya, sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui persyaratan lain dibandingkan hanya menunjukkan sertifikat vaksin.

"Masalahnya pada sosialisasi dan komunikasi publik, artinya kalau memang itu menjadi kebijakan segera diberitahu masyarakat bahwa sertifikat vaksin perlu dan penting di atas 12 tahun dan di bawah 70 tahun supaya orang tidak kecewa ketika sampai di sana, karena orang di atas 70 tahun bisa saja masih sehat keluar masuk mal. Jadi yang disosialisasikan semua persyaratan untuk masuk mal tidak hanya vaksinasi, tetapi juga usia dan lain sebagainya," tukasnya. (idy)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved