Jusuf Kalla Pernah Ajak Perwakilan Taliban Lihat Muslim Moderat Indonesia: Mereka Sudah Berubah

Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan menutup Kedutaan Besar Republik Indonesia(KBRI) di Kabul, Afghanistan meski saat ini Taliban sudah berkuasa.

"Misi KBRI Kabul akan tetap dijalankan dengan tim esensial terbatas, sambil terus dilakukan pemantauan situasi keamanan di Afghanistan," tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri RI di situs resminya, Selasa (17/8/2021).

Indonesia akan terus memantau secara dekat perkembangan yang sangat cepat yang terjadi di Afghanistan. Pemerintah RI berharap penyelesaian politik tetap dapat dilakukan, melalui Afghan-owned, Afghan-led.

"Perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan  dan dunia internasional."

"Indonesia terus melakukan komunikasi dengan semua pihak di Afghanistan dan juga dengan Perwakilan PBB dan Perwakilan Asing di Afghanistan," tulis pernyataan Kemenlu.

Saat ini keselamatan WNI, termasuk staf KBRI Kabul, merupakan prioritas pemerintah Indonesia.

Persiapan evakuasi terus dimatangkan, antara lain melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait di lapangan.

Peluang Kerja Sama

Peneliti dan Pengamat Luar Negeri dari FAH UIN Jakarta, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan Indonesia (RI) memiliki peluang kerja sama dengan Afghanistan yang dipimpin Taliban.

Hal ini sepanjang Taliban sejalan dengan cita-cita RI dalam mewujudkan kemerdekaan dan mendukung penghapusan penjajahan sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945.

Menurutnya soal pengambilan kekuasaan oleh Taliban, itu urusan internal di negara tersebut. RI sendiri selama ini menganut prinsip non-interferensi.

“Soal pengambilan kekuasaan oleh Taliban, itu urusan internal mereka. Politik luar negeri kita harus berbasis kpd ‘non-interference principles’ nggak boleh ikut campur. Biar mereka selesaikan persoalan internal politik mereka,” kata Sudarnoto.

Sudarnoto mengatakan Indonesia berpeluang untuk mainstreaming wasotiyatul Islam sekaligus menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang dengan Afghanistan yang dipimpin Taliban.

Menurut ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri itu, politik luar negeri RI disamping menganut non-interference principles juga membangun kemaslahatan bersama.

RI harus hormati politik yang terjadi di Afghanistan, sepanjang tidak mengganggu stabilitas kawasan, termasuk di Asia Tenggara.