Breaking News:

Ketidakpastian Masih Tinggi, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5% Dinilai Tak Realistis

target yang dipatok pemerintah tidak realistis, di mana sejumlah indikator memberi sinyal negatif

Editor: Vito
istimewa
ilustrasi ekonomi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan asumsi indikator ekonomi makro tahun 2022 dalam pidato Nota Keuangan 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara DPR, Senin (16/8).

Dalam asumsi tersebut, pemerintah berupaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5-5,5 persen.

Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai, target yang dipatok pemerintah tidak realistis karena ketidakpastian pada 2022 masih tinggi.

"Target ini terlalu optimistis, dan pastinya kurang realistis. Kemudian persoalan lainnya akibat targetnya ini bercabang akan mengakibatkan mixed signal bagi dunia usaha untuk mencapai satu titik," katanya, dalam diskusi publik virtual, dikutip Rabu (18/8).

Menurut dia, penting bagi DPR untuk memutuskan kepastian target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi pemerintah.

"Kalau mau mencapai angka ini, catatan saya butuh dukungan dari sektor konsumsi, investasi, dan ekspor secara bersamaan. Kalau satu komponen ini meleset, dugaan saya pertumbuhan ekonomi juga akan di bawah 5 persen," ucap Eko.

Ia menyampaikan, sejumlah indikator memberi sinyal negatif seperti Indonesia masuk dalam daftar kasus dan angka kematian yang tinggi.

Hal itu menggambarkan persentase vaksinasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang ekonominya mulai recovery.

Indikator kesejahteraan menjadi catatan lain, karena berkaitan dengan sektor perdagangan dan industri. Kedua sektor itu belum dapat beroperasi total karena adanya aturan pembatasan, sehingga penyerapan tenaga kerja tidak optimal.

Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,26 persen pada Februari 2021 atau sebanyak 8,75 juta orang. Dampak dari tingginya tingkat pengangguran juga menambah tingkat kemiskinan menjadi 10,14 persen atau 27,54 juta orang.

"Investasi menjadi faktor penentu mencapai target menurunkan jumlah pengangguran. Satu lagi, jangan lupa UMKM juga bisa menjadi bantalan penyerapan tenaga kerja," tukasnya.

Eko menekankan, pemerintah harus mempercepat distribusi bansos agar daya beli masyarakat tidak terpuruk di tahun depan.

"Pengurangan angka kemiskinan bergantung kecepatan pemulihan ekonomi. Kalau kita bisa tarik kecepatannya menjadi katakanlah triwulan IV/2021 bisa pulih, mungkin saja situasi kemiskinan akan lebih baik. Tapi kalau nunggu 2022 akan sulit kita capai," tuturnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved