Breaking News:

Berita Sragen

Warga Sragen Belum Patuh Prokes, Bupati: Kami Akan Bikin Perda Penegakkan Hukum

Kepatuhan warga masyarakat Kabupaten Sragen terhadap protokol kesehatan (Prokes) dinilai Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati masih rendah.

Tribun Jateng/ Mahfira Putri Maulani
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati ditemui usai rapat koordinasi dengan jajaran Forkopimda Sragen, Kamis (19/8/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Kepatuhan warga masyarakat Kabupaten Sragen terhadap protokol kesehatan (Prokes) dinilai Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati masih rendah.

Salah satu penyebabnya ialah Pemkab Sragen belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) untuk melakukan denda kepada masyarakat.

Sebelumnya, Pemkab Sragen telah mengeluarkan Perbup Nomor 54/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Meskipun dalam Perbup tersebut terdapat sanksi denda kepada pelanggar Prokes, Yuni mengaku pihaknya masih kesulitan untuk memberlakukan sanksi denda.

Untuk itu, pihaknya akan membuat Perda tersebut. Yuni sapaan akrabnya itu mengatakan semua dana yang dipungut dari masyarakat harus memiliki kekuatan hukum.

"Semua yang memungut dana kepada masyarakat harus punya kekuatan hukum, pegangannya adalah Perda ini," kata Yuni ditemui usai rapat bersama jajaran Forkopimda Sragen, Kamis (19/8/2021).

Di jajaran Forkopimda Sragen sendiri Yuni mengaku sudah berembuk. Pihaknya akan meminta DPRD bersama-sama membuat Perda, dimana materi dari Pemkab Sragen.

Yuni mentargetkan materi tersebut akan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, minggu depan pihaknya akan memberikan materi tersebut.

"Forkopimda sudah berembuk, kami akan minta DPRD sama-sama membuat Perda, materi dari kami kemudian dibahas di DPRD. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa selesai materi akan kami berikan, minggu depan targetnya," terang Yuni.

Bupati mengatakan sejumlah daerah telah membuat dan menerapkan Perda ini. Pihaknya bahkan tidak enggan memodifikasi Perda dari daerah lain supaya payung hukum segera terwujud. (uti)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved