Realistiskah Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5%?

TRIBUNJATENG.COM< JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan asumsi indikator ekonomi makro tahun 2022 dalam pidato Nota Keuangan 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara DPR, Senin (16/8).

Dalam asumsi tersebut, pemerintah berupaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5-5,5 persen.

Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai, target yang dipatok pemerintah tidak realistis karena ketidakpastian pada 2022 masih tinggi.

"Target ini terlalu optimistis, dan pastinya kurang realistis. Kemudian persoalan lainnya akibat targetnya ini bercabang akan mengakibatkan mixed signal bagi dunia usaha untuk mencapai satu titik," katanya, dalam diskusi publik virtual, dikutip Rabu (18/8).

Menurut dia, penting bagi DPR untuk memutuskan kepastian target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi pemerintah.

"Kalau mau mencapai angka ini, catatan saya butuh dukungan dari sektor konsumsi, investasi, dan ekspor secara bersamaan. Kalau satu komponen ini meleset, dugaan saya pertumbuhan ekonomi juga akan di bawah 5 persen," ucap Eko.

Ia menyampaikan, sejumlah indikator memberi sinyal negatif seperti Indonesia masuk dalam daftar kasus dan angka kematian yang tinggi.

Hal itu menggambarkan persentase vaksinasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang ekonominya mulai recovery.

Indikator kesejahteraan menjadi catatan lain, karena berkaitan dengan sektor perdagangan dan industri. Kedua sektor itu belum dapat beroperasi total karena adanya aturan pembatasan, sehingga penyerapan tenaga kerja tidak optimal.

Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,26 persen pada Februari 2021 atau sebanyak 8,75 juta orang. Dampak dari tingginya tingkat pengangguran juga menambah tingkat kemiskinan menjadi 10,14 persen atau 27,54 juta orang.

"Investasi menjadi faktor penentu mencapai target menurunkan jumlah pengangguran. Satu lagi, jangan lupa UMKM juga bisa menjadi bantalan penyerapan tenaga kerja," tukasnya.

Eko menekankan, pemerintah harus mempercepat distribusi bansos agar daya beli masyarakat tidak terpuruk di tahun depan.

"Pengurangan angka kemiskinan bergantung kecepatan pemulihan ekonomi. Kalau kita bisa tarik kecepatannya menjadi katakanlah triwulan IV/2021 bisa pulih, mungkin saja situasi kemiskinan akan lebih baik. Tapi kalau nunggu 2022 akan sulit kita capai," tuturnya.

Setuju

Adapun, delapan Fraksi DPR setuju RUU tentang APBN Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk dibahas lebih lanjut. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPR yang membahas RUU APBN TA 2022 beserta nota keuangannya, Kamis (19/8).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Dari delapan fraksi partai tersebut, terdapat empat partai yang setuju dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah di 2022 sebesar 5-5,5 persen. Fraksi tersebut terdiri dari Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan Fraksi Partai Golkar.

Setelah mencermati RUU APBN dan nota keuangan pada 2022, Fraksi Partai Nasdem menilai pertumbuhan ekonomi 2022 yang diproyeksikan pemerintah tersebut cukup realistis. Angka itu bahkan dapat dilampaui jika pemerintah fokus mendorong sektor konsumsi dan investasi dengan mempercepat implementasi UU Cipta Kerja.

“Selama ini lapangan pekerjaan baru lebih banyak berada di sektor dengan produktivitas yang rendah dan pendapatan yang tidak cukup untuk mengangkat status mereka menjadi kelas menengah. Sehingga perlu adanya penciptaan lapangan pekerjaan, termasuk menjaga daya beli kelas pekerja yang terkena PHK melalui jaminan kehilangan pekerjaan,” demikian pandangan umum

Fraksi Nasdem.

Fraksi PKB juga menilai target pertumbuhan ekonomi 2022 cukup realistis. Meski demikian, secara umum pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada seberapa besar dorongan pola aktivitas dan mobilitas masyarakat yang semakin lebih baik, selaras dengan proses pemulihan dari eskalasi pandemi covid-19, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Fraksi PPP menilai target pertumbuhan ekonomi yang diusung pemerintah pada 2022 termasuk optimistis dan bisa tercapai, meski ekonomi Indonesia masih akan dalam masa pandemi covid-19.

Selain itu, PPP menilai pertumbuhan ekonomi pada 2022 harus lebih tinggi dari 2021, dengan didorong membaiknya peningkatan mobilitas masyarakat yang ditopang juga oleh semakin banyaknya penanganan covid-19.

“Melonggarnya restriksi juga akan mendorong kenaikan aktivitas ekonomi sekaligus diikuti asumsi vaksinasi sudah terdistrubsi merata ke sebagian besar daerah di Indonesia, sehingga herd immunity sudah merata di banyak daerah,” sebut Fraksi PPP.

Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi di 2022 pada kisaran 5-5,5 persen.

Dengan kinerja perekonomian pada 2021 yang masih terganggu meningkatnya eskalasi pandemi, Golkar memandang target pertumbuhan ekonomi pada 2022 sangat realisis.

“Target itu akan berpotensi mencapai batas atasnya. Namun demikian, upaya pencapaian target itu perlu menekan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, serta berkesinambungan.

Sehingga, pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” papar Fraksi Gerindra. (Tribun Network/Reynas Abdila/Kontan.co.id/Siti Masitoh)

Baca juga: Diduga Terkait Afghanistan, Seorang Pria Ancam Ledakkan Bom di Dekat Gedung Konggres AS

Baca juga: Kakek Sebatang Kara Digugat Anak Kandung Gara-gara Tanah Warisan, Netizen Geram

Baca juga: Saat Perempuan Afganistan Ketakutan, Putri Ashraf Ghani di AS Disorot, Hidup Bebas di Kawasan Mewah

Baca juga: Aksi Dukun Palsu Ubah Uang Rp 100 Jadi Rp 100 Ribu Buat Korban Tergiur hingga Rugi 130 Juta