Berita Semarang

LLDIKTI VI: Masih Ada 100 Lebih Perguruan Tinggi di Jateng Belum Implementasi MBKM

Mendikbudristek Nadiem Makarim menggulirkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Mamdukh Adi
Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Dr Lukman. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim menggulirkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) untuk perguruan tinggi pada Januari 2020 lalu.

Mantan bos Gojek itu menawarkan konsep yang bertujuan mengajak seluruh perguruan tinggi untuk membangun rencana strategis dalam mempersiapkan kompetensi mahasiswa secara matang agar lebih gayut dengan kebutuhan zaman.

Mahasiswa disiapkan menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Delapan kegiatan implementasi MBKM yakni pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik.

Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Dr Lukman menuturkan, masih ada perguruan tinggi swasta yang belum mengimplementasikan MBKM.

Ada 239 perguruan tinggi swasta di Jateng yang merupakan cakupan LLDIKTI VI. Jumlah itu ada di 29 kabupaten dan 6 kota di provinsi ini.

"Ada 127 perguruan tinggi yang sudah mengimplementasikan MBKM. Artinya, masih ada 100 lebih yang belum mengimplementasikannya dengan baik," kata Lukman usai acara Anugerah MBKM di Kantor LLDIKTI VI di Semarang, Senin (23/8/2021).

Menurutnya, permasalahan terbesar kenapa kampus belum menerapkan MBKM, kata dia, yakni ada di faktor internal. Terutama masalah sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum disiapkan.

"Mereka gagap kebijakan baru. Artinya mereka harus menyesuaikan ritme program dan kebijakan yang ada di kementerian," tandasnya.

Pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan pemetaan terhadap perguruan tinggi agar implementasi MBKM bisa dijalankan dengan baik.

"Contohnya pekan ini kami akan ke Purwokerto mau melihat perguruan tinggi yang kesulitan dalam mengimplementasikan MBKM. Apakah dari sisi kurikulum, atau mahasiswanya. Karena ini kebijakan kementerian, seharusnya 100 persen mengimplementasikannya," katanya.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya, indikator berupa pertukaran pelajar, kolaborasi nasional, dan bermitra kelas dunia yang dinilai paling sulit dilakukan perguruan tinggi swasta di Jateng.

Namun, indikator berupa magang dan asistensi sekolah itu sudah biasa dan disebut mudah dilakukan perguruan tinggi.

Kepala LLDIKTI Wilayah VI, Prof Muhammad Zainuri menuturkan kebijakan MBKM merupakan kerangka menyiapkan mahasiswa sehingga kelak bisa jadi sarjana yang tangguh, adaptif, selaras dengan zaman.

Serta diharapkan bisa menjadi pemimpin di masa depan melalui semangat yang tinggi.

"Mahasiswa berhak memperoleh kesempatan memperkaya dan memperdalam wawasan dan kompetisi di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, spirit, dan cita cita. Belajar tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tapi juga di wilayah perindustrian, pusat riset, tempat kerja, pengabdian, pedesaan, dan di masyarakat," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, perguruan tinggi harus bisa bertransformasi dan turut ambil bagian program serta berperan aktif dalam proses ini.

Kemudian kampus diharapkan bisa berinovasi, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved