Latihan Soal CPNS 2021 SKD TKP HOTS Anti Radikalisme Beserta Kunci Jawaban

Latihan Soal CPNS 2021 SKD TKP HOTS Anti Radikalisme Beserta Kunci Jawaban

TRIBUNJATENG.COM - Berikut ini contoh soal latihan SKD CPNS 2021 TKP Anti Radikalisme beserta kunci jawabannya.

SKD CPNS 2021 terdiri dari tiga materi yakni Tes Wawasan Kebangsaan TWK, Tes Intelegensi Umum TIU dan Tes Karakteristik Pribadi.

TKP terdiri dari 45 soal.

Soal-soal dalam kelompok soal ini mencakup hal-hal terkait dengan pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi.

Selain itu, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, bekerja mandiri dan tuntas.

Juga kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, bekerjasama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021, pengadaan soal Anti Radikalisme ini bertujuan untuk menjaring informasi dari individu.

Hal itu terkait dengan pengetahuan terhadap anti radikalisme, cara sikap, dan bertindak ketika menanggapi stimulus atas beberapa kemungkinan situasi.

Berbeda dengan dua kelompok soal sebelumnya, TWK dan TIU, nilai untuk kelompok soal ini terbesar 5 dan tidak ada nilai nol (0) untuk setiap jawaban.

Berikut ini contoh soal TKP Anti Radikalisme CPNS 2021 beserta kunci jawabannya:

1. Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keputusan Bersama pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terkait pemakaian atribut keagamaan pada seragam sekolah. SKB yang diteken oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 3 Februari 2021 lalu itu dibatalkan MA karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

A. Demi menjaga kerukunan, sudah seharusnya seluruh masyarakat menjunjung tinggi dan mengikuti norma dan aturan dari ajaran agama mayoritas dari suatu daerah yang ditinggali.

B. Pemerintah atau negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama, karena urusan agama adalah urusan pribadi masing masing warga negara

C. walaupun ajaran agama mewajibkan suatu hal, pihak guru maupun sekolah tidak boleh memaksakan aturan tersebut kepada warga sekolah