Breaking News:

Berita Stagen

Seluruh Pasien Positif Covid-19 OTG di Sragen Kini Wajib Isolasi Terpusat

Seluruh pasien positif Covid-19 di Kabupaten Sragen tanpa gejala kini wajib melakukan isolasi terpusat (isoter) milik Pemkab Sragen. Kecuali pasien y

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: m nur huda
Tribun Jateng/ Mahfira Putri Maulani
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati ditemui usai pantau vaksinasi di Desa Wonorejo, Kedawung, Rabu (25/8/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Seluruh pasien positif Covid-19 di Kabupaten Sragen tanpa gejala kini wajib melakukan isolasi terpusat (isoter) milik Pemkab Sragen.

Kecuali pasien yang memiliki penyakit menahun dan memerlukan orang lain untuk merawat. Hal tersebut masuk dalam perpanjangan peraturan PPKM Level 4 di Soloraya.

Selain itu, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan peraturan di PPKM level 4 tidak ada perubahan atau masih sama dengan sebelumnya.

"Kita masih di PPKM Level 4 jadi berlaku semua kecuali, satu tambahan yang menyebutkan bahwa pasien yang terkonfirmasi Covid-19 dan dia ada gejala ringan dan atau OTG wajib untuk isoter," terang Yuni, Rabu (25/8/2021).

Sebelumya, Pemkab Sragen memperbolehkan sejumlah golongan untuk isolasi mandiri dirumah. Seperti klaster keluarga, ibu hamil, difabel dan lansia.

Pemkab Sragen sendiri memiliki dua gedung Isoter, yakni Gedung Technopark Sragen dan eks bangunan SDN Kragilan, Gemolong.

Selain itu, Yuni mengatakan Pemkab Sragen akan memberikan jatah hidup (Jadup) kepada semua orang yang melakukan isoter. Sebelumnya, Jadup diberikan hanya kepada kepala keluarga yang melakukan isoter.

"Semua yang mau di Isoter akan diberikan Jadup sembako, walaupun satu keluarga lima orang masing-masing mendapatkan satu paket sembako. Ini salah satu cara  perhatian kami," lanjut Yuni.

Untuk kelonggaran di fasilitas, Yuni menegaskan tidak ada kelonggaran. Semua masih berlaku sama pada PPKM Level 4 sebelumnya.

Termasuk simulasi sektor Pariwisata yang sudah boleh dilakukan, Yuni mengaku belum berani karena beresiko. Pihaknya masih menunggu Kabupaten Sragen turun ke Level 3.

"Nanti aja setelah 31 Agustus, cleaning data delay kita selesai baru bisa kita lihat," tambah Yuni.

Perda Denda Prokes

Sementara untuk Perda penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) di masyarakat, Yuni mengaku materi Perda hari ini telah dikirim ke DPRD. Menurutnya Perda ini bisa mengatur perilaku disiplin masyarakat.

"Penekanan Perda ini pada denda, karena kalau hanya dengan perbup tidak bisa. Jadi pada saat operasi yustisi, operasi Prokes kita bisa menarik denda dari masyarakat dengan dasar hukum Perda. Ini salah satu cara penegakan disiplin masyarakat," tegasnya. (uti)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved