Breaking News:

Pelonggaran PPKM Bawa Ekonomi ke Jalur Pemulihan

penurunan level PPKM di sejumlah daerah akan membuat perekonomian nasional kembali ke jalur pemulihan.

Editor: Vito
istimewa
ilustrasi ekonomi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menyatakan, pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.

Ia meyakini penurunan level PPKM di sejumlah daerah akan membuat perekonomian nasional kembali ke jalur pemulihan.

"Penurunan jadi PPKM level 3 sudah pasti berdampak positif, karena pelonggaran aktivitas ekonomi akan mendorong kembali konsumsi masyarakat," katanya, kepada Tribun Network, Selasa (24/8).

Menurut dia, ekonomi akan berangsur pulih didukung beberapa sektor usaha bidang esensial yang mulai direaktivasi. Meski demikian, secara umum ia menilai PPKM level 4 dibandingkan dengan level 3 tidak akan terlalu terasa bagi pertumbuhan ekonomi.

"Hanya memang di level 3 ini sektor-sektor yang diizinkan beroperasi diberi ruang gerak sedikit lebih besar. Jadi mereka sudah siap," lanjut dosen Perbanas Institute tersebut.

Khususnya di sektor hiburan, Piter menuturkan, pelonggaran PPKM level 3 tidak memberi dampak apapun, terutama bagi industri bioskop yang belum diperbolehkan beroperasi.

"Kegiatan usaha seperti bioskop sepertinya masih dilarang. Namun, pertumbuhan ekonomi di triwulan III/2021 diyakini bisa tetap positif, dibantu oleh perbaikan pada September," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menyebut, pelonggaran PPKM menjadi level 3 tidak menutupi biaya operasional. Hal itu karena kapasitas pengunjung pusat perbelanjaan atau mal masih dibatasi.

"Pusat perbelanjaan tetap akan mengalami defisit, karena dengan kapasitas maksimal hanya 50 persen tidak akan bisa menutupi biaya operasional," jelasnya.
Namun, ia menyambut baik keputusan pemerintah yang mulai melakukan pelonggaran, karena dapat membantu ekonomi di sekitar pusat perbelanjaan.

"Pelonggaran yang telah ditetapkan juga akan banyak menolong sektor usaha non-formal berskala mikro dan kecil seperti tempat kos, warung, ojek, parkir, dan lainnya yang berada di sekitar pusat perbelanjaan," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5-5,5 persen.

Meski demikian, Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai, target yang dipatok pemerintah tidak realistis, karena ketidakpastian pada 2022 masih tinggi.

Ia menyampaikan, sejumlah indikator memberi sinyal negatif seperti Indonesia masuk dalam daftar kasus dan angka kematian yang tinggi.

Indikator kesejahteraan menjadi catatan lain, karena berkaitan dengan sektor perdagangan dan industri yang belum dapat beroperasi total, sehingga penyerapan tenaga kerja tidak optimal. (Tribunnews/Reynas Abdila)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved