Breaking News:

Berita Tangerang

Negara Tagih Utang Obligor dan Debitur BLBI Senilai Rp 110,45 triliun

Pemerintah melalui Satgas BLBI mulai menyita aset-aset para obligor dan debitur penerima BLBI.

Penulis: faisal affan | Editor: sujarwo
Dok. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara -
Menkopolhukam, Mahfud MD, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, dan Pelaksana Satgas dan Pokja Satgas BLBI saat menyita aset tanah dan bangunan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di Lippo Karawaci Tangerang, Jumat (27/8/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, TANGERANG - Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mulai menyita aset-aset para obligor dan debitur penerima BLBI saat terjadi krisis keuangan tahun 1997-1998, Jumat (27/8/2021). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, aset-aset yang disita yakni aset tanah dan bangunan di empat tempat berbeda. Empat bidang tanah tersebut terletak di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Karawaci, Tangerang.

Di antaranya 44 bidang tanah seluas 251.992 m di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang. Tanah seluas 3.295 m Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 108, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. 

Tanah seluas 15.785 m dan 15.708 m di Jalan Bukit Raya Km. 10, Gg. Kampar 3 (Kawasan Kilang Bata) RT/RW 04/09, Sail - Bukit Raya. 

Dua bidang tanah total seluas 5.004.420 m di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 2.013.060 m dan Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat seluas 2.991.360 m

"Untuk penguasaan fisik yang dilakukan tim, bahwa (sekarang) aset dimiliki oleh negara. Saya senang plang (tanda aset dikuasai negara) tertera banyak institusi di situ, sehingga semoga memberikan deterrent (efek jera) bagi mereka yang menggunakan secara tidak sah aset tersebut," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan BLBI, Jumat (27/8/2021).

Pemerintah juga menyita aset properti yang berada di lingkungan Lippo Karawaci dengan luasan sekitar 25 hektar. 

"Menurut Pak Bupati, sekarang (harga tanah) 1 meter persegi Rp 20 juta, ya, Pak? Kalau 25 hektar ini berarti nilainya triliunan," ucap Sri Mulyani, dari rilis yang diterima Tribun Jateng.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, sampai saat ini negara masih menanggung utang pokok dan beban bunga dari BLBI tahun 1998 silam. Untuk itu, pemerintah saat ini mengejar obligor dan debitur pemilik bank penerima BLBI atau debitur bank tersebut, mengingat kejadiannya sudah 22 tahun lalu. 

"Jadi ini persoalan sudah lama, namun kita harus masih menanggung biaya tersebut. Dan biaya tersebut yang sekarang ini kita coba melalui satgas BLBI untuk diminimalkan atau dikurangi atau dikompensasi, caranya adalah dengan melakukan negoisasi dengan para obligor dan debitur untuk membayar kembali," pungkas Sri Mulyani. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved