Berita Purbalingga

Perubahan APBD 2021 Disetujui, Pendapatan Kabupaten Purbalingga Rp 1,98 Triliun

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD menyetujui bersama Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: moh anhar
Dokumentasi Humas Pemkab Purbalingga
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi bersama Ketua DPRD Purbalingga, Bambang Irawan saat menandatangani bersama Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rapat Paripurna DPRD di Ruang Rapat DPRD, Selasa (31/8/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD menyetujui bersama Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Selasa (31/8/2021) dalam rapat Paripurna DPRD di Ruang Rapat DPRD.

Raperda Perubahan APBD 2021 ini selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi. 

"Kita berharap Raperda yang telah kita sepakati ini dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat segera direalisasikan," ujar Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi kepada Tribunbanyumas.com, dalam rilis. 

Pada Perubahan APBD 2021 ini, Bupati menyebutkan, pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga menjadi Rp 1,98 triliun.

Baca juga: Fokus Cek Penerapan Prokes, Ditlantas Polda Jateng Periksa 4.489 Kendaraan di Akhir Pekan

Baca juga: Inilah Sosok Ipda Dian Wulandari Polwan Cantik Punya Prestasi Mentereng

Baca juga: Angka Kasus KDRT di Batang Terus Meningkat, Diduga Masih Banyak Warga yang Diam, Enggan Melapor

Mengalami kenaikan 0,24 persen atau Rp 4,68 miliar dibanding APBD murni. 

Ia merinci, kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 12,20 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah naik 6,27 persen. 

Meski demikian, Pendapatan transfer turun 2,07 persen.

"Belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 6,49 persen dibanding APBD murni sehingga menjadi Rp 2,14 triliun," jelas Bupati.

Besarnya belanja daripada pendapatan, maka postur Perubahan APBD 2021 mengalami defisit Rp 167,39 miliar.

Meski demikian, defisit tersebut ditutup oleh pembiayaan netto yang juga sebesar Rp 167,39 miliar.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPRD Purbalingga, Bambang Irawan memberikan sejumlah saran kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. 

Salah satunya agar masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat tertangani dengan baik secara komprehensif dan tepat sasaran.

"Selain itu sektor-sektor yang selama ini menjadi penggerak roda perekonomian untuk didorong agar dapat segera pulih kembali. 

Program Vaksinasi juga untuk ditingkatkan agar herd immunity dapat tercapai dan Kabupaten Purbalingga dapat beralih menjadi zona hijau," katanya. 

Saran selanjutnya, meskipun terjadi refocusing anggaran, pemerintah daerah hendaknya dapat mendorong setiap OPD untuk tetap memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal. 

Yakni sesuai kebutuhan dan skala prioritas dengan tetap menjaga kualitas pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Universitas Harapan Bangsa Resmi Bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang

Baca juga: Penemuan Kerangka Sepasang Kekasih Masih Berpelukan yang Ditaksir Berusia 1.500 Tahun

Baca juga: Turun ke PPKM Level 2, Bolehkah Resepsi Pernikahan di Hotel? Ini Tanggapan Manajemen The Wujil

Pemerintah Daerah untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian mengingat sisa waktu yang relatif pendek, pekerjaan infrastruktur yang melalui lelang agar segera dilaksanakan. (*) 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved